BLITAR-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa resmi menyalurkan dana Rp200 triliun dari kas pemerintah di Bank Indonesia (BI) ke enam bank milik negara. Penyaluran dana tersebut dimulai Jumat, 12 September 2025, dan ditujukan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional melalui dorongan likuiditas perbankan.
Kebijakan ini tertuang dalam aturan resmi yang diteken Purbaya pada Kamis malam, 11 September 2025. Enam bank yang akan menerima suntikan dana pemerintah itu adalah Bank Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI, dan satu bank syariah lainnya. Total dana yang digelontorkan mencapai Rp200 triliun, berasal dari sisa kas pemerintah sebesar Rp425 triliun yang sebelumnya disimpan di Bank Indonesia.
Dalam pernyataannya, Menkeu Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa penyaluran dana ini bertujuan untuk memperkuat daya dorong sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan tambahan likuiditas dari pemerintah, perbankan diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan kredit ke masyarakat dan dunia usaha.
“Tambahan likuiditas dari dana pemerintah akan membuat bank punya lebih banyak ruang untuk menyalurkan pinjaman. Tujuannya supaya uang beredar betul-betul masuk ke ekonomi rakyat,” ujar Purbaya.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan uang negara tidak mengendap di Bank Indonesia. Melalui kebijakan ini, dana publik yang selama ini parkir di rekening BI akan kembali berputar dalam aktivitas ekonomi produktif, seperti pembiayaan UMKM, sektor riil, hingga proyek-proyek pembangunan daerah.
Purbaya menegaskan bahwa penyaluran dana Rp200 triliun ke bank Himbara tidak boleh digunakan untuk membeli instrumen surat utang negara (SUN) atau instrumen investasi lain. Dana tersebut wajib disalurkan dalam bentuk kredit produktif agar efek ekonominya langsung dirasakan masyarakat.
“Kami pastikan uang ini tidak diserap untuk pembelian SUN atau instrumen keuangan lainnya. Dana ini harus benar-benar mengalir ke masyarakat melalui kegiatan ekonomi,” tegasnya.
Pemerintah mengibaratkan kebijakan ini seperti penempatan deposito pemerintah di bank-bank milik negara. Bank penerima dana akan mengelola dana tersebut sesuai mekanisme pasar, namun tetap dengan kewajiban utama untuk memperluas penyaluran kredit, bukan menimbunnya dalam bentuk aset keuangan pasif.
Dalam rapat kerja perdananya bersama Komisi XI DPR RI pada 10 September 2025, Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak akan menimbulkan risiko hiperinflasi. Alasannya, kapasitas ekonomi Indonesia saat ini masih berada di bawah potensi maksimalnya.
“Selama pertumbuhan ekonomi belum mencapai batas maksimal, tambahan uang beredar ini justru akan membantu pemulihan dan mempercepat aktivitas ekonomi nasional,” paparnya.
Menurutnya, langkah ini merupakan stimulus fiskal tidak langsung yang bersinergi dengan kebijakan moneter. Pemerintah ingin memastikan agar kebijakan fiskal yang selama ini fokus pada efisiensi belanja, kini lebih diarahkan pada peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat.
Kebijakan ini menjadi langkah besar pertama Purbaya Yudi Sadewa setelah menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan. Ia dikenal sebagai ekonom dengan pendekatan realistis yang berorientasi pada penguatan sektor riil.
Strategi penempatan dana pemerintah di perbankan bukanlah hal baru, namun langkah ini menjadi lebih agresif di bawah kepemimpinannya. Purbaya menekankan bahwa sinergi fiskal dan perbankan menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi nasional bisa bergerak di atas 5 persen pada akhir 2025.
“Kalau uang pemerintah hanya mengendap, itu tidak memberi efek apa-apa. Tapi kalau dana ini kita perbanyak di bank dan dipaksa masuk ke ekonomi, roda ekonomi akan berputar lebih cepat,” ujarnya.
Dengan tambahan dana Rp200 triliun ini, bank-bank Himbara diharapkan segera memperluas penyaluran kredit, terutama untuk sektor produktif seperti pertanian, perikanan, perdagangan, dan industri kecil menengah.
Pemerintah juga memberikan waktu adaptasi kepada bank agar memastikan penyaluran dana dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Namun, Purbaya menegaskan bahwa dana tersebut tidak boleh ditahan terlalu lama di kas bank, melainkan harus segera diputar ke sektor ekonomi nyata.
“Dana ini bukan untuk disimpan, tapi untuk digerakkan. Semakin cepat disalurkan, semakin cepat ekonomi rakyat bergerak,” tutupnya.
Dengan kebijakan penyaluran dana Rp200 triliun ke bank Himbara ini, pemerintah berharap dapat memperkuat daya beli, mempercepat perputaran uang di daerah, serta menurunkan potensi stagnasi ekonomi menjelang akhir tahun.
Editor : Anggi Septian A.P.