BLITAR-Pemerintah resmi meluncurkan Program Akselerasi Ekonomi 2025 sebagai langkah strategis mempercepat pertumbuhan dan memperluas lapangan kerja di berbagai sektor. Program yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini mencakup delapan inisiatif utama yang akan dijalankan mulai akhir 2025 hingga berlanjut ke tahun 2026.
Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya pemerintah memastikan kesinambungan pemulihan ekonomi nasional pascapandemi serta menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan global.
Magang Lulusan Baru hingga Pajak Ditanggung Pemerintah
Program pertama yang disorot adalah magang bagi lulusan perguruan tinggi maksimal satu tahun setelah wisuda. Pemerintah menyiapkan 20.000 posisi magang yang terhubung langsung dengan sektor industri melalui skema link and match. Para peserta akan menerima uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP) selama enam bulan. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp198 miliar.
Program kedua adalah perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe atau sektor Horeka. Skema ini ditargetkan menjangkau 552.000 pekerja dengan total anggaran Rp120 miliar untuk sisa tahun pajak 2025.
Selain itu, pemerintah juga melanjutkan program bantuan pangan berupa 10 kilogram beras bagi keluarga penerima manfaat selama Oktober–November 2025. Program senilai Rp7 triliun ini akan dievaluasi kembali untuk periode Desember.
Perlindungan bagi Pekerja Ojol dan Sektor Nonformal
Bagi pekerja non-upah seperti pengemudi ojek online, sopir, kurir, dan pekerja logistik, pemerintah memberikan diskon 50 persen iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Program ini menargetkan 731.361 penerima dengan total dana Rp36 miliar yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan.
subsoiBaca Juga: BSU 2025 Cair 5 Juni, Cek Syarat dan Besaran Bantuan Subsidi Upah dari Pemerintah
Santunan yang diberikan mencakup 48 kali upah untuk kematian, 56 kali upah untuk cacat tetap, serta beasiswa Rp174 juta untuk dua anak. Jaminan kematian juga memberikan manfaat hingga Rp42 juta bagi ahli waris.
BPJS Ketenagakerjaan turut memperluas manfaat tambahan berupa bunga kredit perumahan rendah, dari BI Rate +5% menjadi BI Rate +3%, untuk mendukung program penyediaan 3 juta rumah rakyat. Skema ini menargetkan penyaluran dana Rp150 miliar pada tahap awal 2025.
Deregulasi dan Digitalisasi Sistem Perizinan
Pemerintah juga mempercepat deregulasi PP 28 dan integrasi sistem tata ruang daerah (RDTR) ke dalam Online Single Submission (OSS). Sebanyak 170 kecamatan di 50 kabupaten/kota akan diintegrasikan, dengan dana Rp3,5 miliar per RDTR.
Langkah ini diharapkan memangkas waktu perizinan menjadi hanya 20 hari kerja, sekaligus mempercepat investasi di daerah.
Dukungan untuk UMKM dan Sektor Padat Karya
Untuk memperkuat sektor usaha kecil, pemerintah memastikan PPH final 0,5 persen untuk UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun akan dilanjutkan hingga 2029. Kebijakan ini memberi kepastian pajak bagi pelaku usaha dengan total anggaran Rp2 triliun.
Sementara itu, PPH Pasal 21 DTP sektor pariwisata dan industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furniture juga akan diteruskan hingga tahun depan. Program ini menargetkan 1,7 juta pekerja dengan alokasi dana Rp800 miliar.
Lapangan Kerja Baru dari Program Unggulan Presiden
Dalam rangka penyerapan tenaga kerja besar-besaran, pemerintah menjalankan sejumlah proyek unggulan seperti Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, serta revitalisasi tambak Pantura.
Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan menyerap 681.000 tenaga kerja baru hingga Desember 2025, sementara Kampung Nelayan Merah Putih di 100 desa akan membuka 8.645 lapangan kerja dengan potensi jangka panjang hingga 200.000 pekerja.
Di sisi lain, revitalisasi tambak seluas 20.000 hektare dan modernisasi kapal nelayan hingga 1.000 unit diharapkan menciptakan lebih dari 200.000 lapangan kerja baru di sektor perikanan.
Pemerintah juga menargetkan program peremajaan 870.000 hektare perkebunan rakyat dengan komoditas unggulan seperti tebu, kakao, kopi, kelapa, dan pala. Langkah ini diyakini mampu membuka 1,6 juta peluang kerja baru di seluruh Indonesia.
Tim Akselerasi Nasional
Sebagai pengawal kebijakan, pemerintah membentuk Tim Akselerasi Program Prioritas yang akan dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian dan Menko Pangan, dengan dukungan Menteri Keuangan, Menteri Investasi, Kepala BKPM, dan Bappenas.
Tim ini bertugas memastikan seluruh program ekonomi berjalan sinkron, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Dengan berbagai langkah tersebut, Program Akselerasi Ekonomi 2025 menjadi tonggak penting untuk mendorong pemerataan kesejahteraan dan memperkuat daya saing ekonomi nasional di tengah situasi global yang dinamis.
Editor : Anggi Septian A.P.