BLITAR – Surat Perintah Sebelas Maret atau yang dikenal dengan Supersemar menjadi salah satu dokumen paling misterius dalam sejarah Indonesia. Surat bertanggal 11 Maret 1966 itu menjadi titik balik kepemimpinan nasional, menandai berakhirnya era Soekarno dan lahirnya kekuasaan baru di bawah Soeharto. Namun, hingga kini, isi asli surat sakti tersebut masih menyimpan banyak tanda tanya.
Bagi sebagian kalangan, Supersemar dianggap sebagai simbol pengalihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto, namun bagi Bung Karno sendiri, surat itu hanyalah perintah pengendalian keamanan, bukan penyerahan wewenang. Dalam wawancara eksklusif dengan ABC News pada Maret 1966, Soekarno dengan tegas menyebut tuduhan bahwa dirinya dipaksa menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto sebagai “omong kosong”.
“Some people say I’ve been ousted, that I’m not the active president anymore, and that General Suharto has taken over power. That’s not true. I’m still in full power,” ujar Soekarno dalam wawancara yang kini menjadi arsip sejarah penting.
Berdasarkan sejumlah catatan sejarah, Supersemar menjadi pemicu perubahan besar di tubuh pemerintahan Indonesia. Setelah menerima surat itu, Soeharto bergerak cepat melakukan serangkaian tindakan: membubarkan PKI, menangkap 15 menteri pendukung Soekarno, memulangkan anggota Cakra Birawa, hingga mengontrol media massa di bawah kendali Puspenad.
Padahal, menurut Soekarno, mandat itu hanya untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara pasca-gejolak G30S, bukan untuk mengambil alih pemerintahan. Namun, dalam waktu singkat, kekuasaan perlahan bergeser.
Peneliti LIPI Asvi Warman Adam menyebut, rangkaian tindakan Soeharto sejak Maret 1966 menunjukkan adanya indikasi “kudeta merangkak”. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan secara bertahap dan sistematis untuk mengalihkan kekuasaan penuh dari Soekarno ke tangan Soeharto.
Pada 11 Maret 1966, tiga jenderal—Basuki Rachmat, Amirmachmud, dan Mohammad Jusuf—datang ke Istana Bogor untuk menemui Soekarno. Saat itu, suasana politik Jakarta mencekam, dengan demonstrasi mahasiswa menuntut pembubaran PKI dan tekanan militer yang kian meningkat.
Menurut arsip sejarah, ketiga jenderal itu meyakinkan Soekarno untuk menandatangani surat perintah yang memberi wewenang kepada Soeharto untuk mengambil tindakan menjaga keamanan dan ketertiban. Namun, setelah surat itu keluar, arah sejarah berubah drastis.
Tak lama berselang, Soeharto membubarkan Partai Komunis Indonesia, menangkapi tokoh-tokoh pendukung Orde Lama, dan secara de facto memegang kendali pemerintahan. Tindakan itu menjadi dasar legitimasi lahirnya Orde Baru, pemerintahan yang kemudian bertahan selama lebih dari tiga dekade.
Meski banyak tudingan mengarah padanya, Soeharto selalu membantah tuduhan kudeta terhadap Soekarno. Dalam arsip harian Kompas, Soeharto menegaskan bahwa ia hanya menjalankan isi Supersemar sesuai maksud surat tersebut, yaitu menegakkan keamanan dan wibawa pemerintahan.
“Supersemar hanya digunakan untuk membubarkan PKI dan menegakkan wibawa pemerintah. Tidak ada niat menggulingkan presiden,” ujar Soeharto dalam sebuah pernyataan resminya.
Namun, kenyataannya, sejak surat itu keluar, Soekarno tak lagi memiliki kendali politik penuh. Keputusan-keputusan penting negara beralih ke tangan Soeharto, hingga akhirnya pada 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) secara resmi mencabut kekuasaan Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia.
Supersemar menjadi salah satu dokumen paling kontroversial dalam sejarah bangsa. Versi aslinya bahkan tak pernah ditemukan hingga kini. Arsip Negara hanya menyimpan salinan yang keasliannya masih diperdebatkan.
Sejarawan menyebut ada tiga versi surat berbeda, dan belum jelas mana yang benar-benar ditandatangani oleh Soekarno. Misteri inilah yang membuat Supersemar disebut sebagai “surat sakti” yang mengubah arah sejarah Indonesia.
Lebih dari sekadar surat perintah, Supersemar menandai peralihan kekuasaan terbesar dalam sejarah politik Indonesia modern, dari Orde Lama ke Orde Baru, dari kharisma Soekarno menuju militerisme Soeharto.
Meski Soekarno berkali-kali menegaskan bahwa ia tidak pernah menyerahkan kekuasaan, fakta sejarah menunjukkan sebaliknya: kekuasaan itu telah berpindah, bukan karena revolusi besar, tetapi lewat selembar surat yang penuh misteri.
Editor : Anggi Septian A.P.