BLITAR KAWENTAR – Jagat maya kembali geger. Sebuah video YouTube berjudul “1 November! Gaji ASN & Pensiunan Naik 18% — Menkeu Purbaya dan DPR Resmi Sepakat 2025!” viral dan menjadi bahan perbincangan hangat di berbagai platform media sosial.
Dalam video berdurasi lebih dari 10 menit itu, narator menyebut bahwa pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji ASN aktif dan pensiunan sebesar 18 persen yang mulai berlaku 1 November 2025.
Video itu bahkan diklaim bersumber dari hasil rapat paripurna DPR bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua Komite OJK Purbaya Yudhi Sadewa.
Narasi yang dibangun terlihat meyakinkan, disertai angka detail tentang besaran kenaikan dan simulasi gaji baru berdasarkan golongan dan masa kerja.
Disebutkan pula bahwa rapelan akan dibayarkan sejak Januari 2025 dengan total mencapai Rp7 juta hingga Rp12 juta per penerima.
Kabar tersebut tentu saja membuat harapan para pensiunan dan ASN membuncah.
Banyak yang percaya bahwa ini adalah “kado akhir tahun” dari pemerintah.
Kata kunci “gaji pensiunan naik 18 persen” langsung menembus tren pencarian Google sepanjang pekan terakhir.
Namun benarkah informasi ini valid dan bersumber dari keputusan resmi pemerintah?
Taspen Bantah Pernah Umumkan Kenaikan Gaji Pensiunan
Setelah video tersebut viral dan menimbulkan spekulasi di kalangan pensiunan, PT Taspen (Persero) akhirnya memberikan klarifikasi tegas.
Melalui siaran pers resmi yang diterima Blitarkawentar.jawapos.com, Taspen menegaskan tidak pernah mengeluarkan pernyataan, data, maupun informasi resmi terkait kenaikan gaji pensiunan sebesar 18 persen mulai 1 November 2025.
“Hingga saat ini belum terdapat keputusan atau regulasi resmi dari Pemerintah Republik Indonesia mengenai hal tersebut,” tulis Taspen dalam pernyataan resminya.
Taspen menilai bahwa seluruh pemberitaan dan video yang beredar tidak bersumber dari kanal resmi perusahaan dan berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan peserta pensiun.
Karena itu, Taspen mengimbau agar masyarakat tidak mudah mempercayai informasi tanpa verifikasi dari sumber resmi.
Klarifikasi Lengkap: Tak Ada Regulasi, Tak Ada Kenaikan
Taspen menegaskan bahwa setiap kebijakan terkait gaji pensiunan hanya dapat diterbitkan setelah adanya peraturan pemerintah (PP) yang sah dan diumumkan oleh Kementerian Keuangan.
Tanpa regulasi tersebut, Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menyalurkan dana tambahan apa pun di luar ketentuan yang berlaku.
Perusahaan pelat merah itu juga menyoroti pentingnya prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan bisnisnya.
“Taspen selalu mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam setiap layanan kepada peserta.
Tidak ada pernyataan resmi yang dikeluarkan tanpa izin atau arahan pemerintah,” tegas manajemen Taspen.
Pihaknya juga memastikan seluruh hak peserta tetap terlindungi, dan layanan kepada penerima manfaat terus berjalan optimal sesuai jadwal pencairan yang berlaku.
Imbauan: Waspadai Hoaks dan Cek Ulang Informasi
Dalam klarifikasi itu, Taspen juga mengimbau agar seluruh peserta pensiun melakukan crosscheck terhadap setiap informasi yang beredar, terutama yang menyebut angka kenaikan atau jadwal pencairan tertentu.
“Jika informasi yang diterima meragukan, peserta dapat melaporkannya melalui aplikasi Andal by Taspen atau menghubungi Call Center Taspen di nomor 1500919,” tulis keterangan resmi tersebut.
Langkah ini diambil untuk menghindari penipuan berkedok “percepatan rapel” atau “pencairan gaji tambahan” yang sering beredar di media sosial.
Dalam beberapa kasus sebelumnya, oknum tertentu bahkan memanfaatkan kabar kenaikan pensiun untuk menarik biaya administrasi palsu dari pensiunan yang kurang teliti.
Mengapa Isu Ini Mudah Viral?
Fenomena penyebaran hoaks soal gaji pensiunan naik bukan kali pertama terjadi.
Kabar serupa juga pernah muncul pada pertengahan 2024 dengan narasi yang hampir sama.
Menurut pengamat kebijakan publik, isu seperti ini cepat viral karena menyentuh emosi banyak orang, terutama kalangan pensiunan yang sangat bergantung pada gaji bulanan mereka.
Kondisi ekonomi yang menekan, harga kebutuhan pokok yang naik, dan belum adanya penyesuaian tunjangan sejak beberapa tahun terakhir membuat kabar “kenaikan pensiun” terdengar sangat meyakinkan.
Tak heran, banyak warganet langsung membagikan tanpa mengecek sumbernya lebih dulu.
Pemerintah Belum Putuskan Kenaikan Gaji Pensiunan 2025
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Kementerian Keuangan maupun DPR RI belum mengumumkan adanya keputusan resmi terkait kenaikan gaji ASN dan pensiunan tahun 2025.
Dalam dokumen RAPBN 2025 yang terakhir dibahas, pemerintah masih memfokuskan anggaran pada penguatan subsidi energi dan bantuan sosial.
Artinya, isu kenaikan 18 persen per 1 November 2025 belum memiliki dasar hukum dan masih sebatas kabar tidak valid.
Pemerintah kemungkinan baru akan meninjau ulang kebijakan penyesuaian gaji ASN dan pensiunan setelah evaluasi fiskal akhir tahun.
Pesan Penting: Hanya Percaya Sumber Resmi
Taspen menegaskan bahwa seluruh informasi terkait jadwal pembayaran pensiun, kebijakan kenaikan, maupun program kesejahteraan baru hanya akan diumumkan melalui kanal resmi perusahaan, yakni situs www.taspen.co.id, aplikasi Andal by Taspen, dan media sosial terverifikasi.
Dengan demikian, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan ulang kabar yang belum terverifikasi.
“Kami memastikan seluruh layanan tetap berjalan normal dan hak peserta akan disalurkan tepat waktu,” tutup pernyataan Taspen.(*)
Editor : Anggi Septian A.P.