BLITAR – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp16,23 triliun untuk mempercepat pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi tahun 2025. Paket stimulus ekonomi 2025 ini mencakup berbagai program mulai dari uang saku magang bagi mahasiswa, perluasan pemberian insentif pajak penghasilan, hingga bantuan pangan 10 kilogram beras serta subsidi untuk pengemudi ojek online.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Menteri Keuangan Sudowo Purbo Yudi Sadewa merinci bantuan yang diberikan dalam paket stimulus ekonomi ini. Rangsangan ekonomi yang digelontorkan pemerintah terdiri dari delapan program akselerasi di tahun 2025, empat program lanjutan tahun 2026, serta lima program prioritas penyerapan tenaga kerja.
Program-program dalam paket stimulus ekonomi 2025 dirancang untuk memperluas lapangan kerja sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Pemerintah berkomitmen agar stimulus ini tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Baca Juga: Daftar Harga Rumah Subsidi 2025 di Seluruh Indonesia, Papua Termahal Rp240 Juta
Rincian Program Stimulus Ekonomi 2025
Bantuan pangan periode Oktober-November 2025 berupa beras 10 kilogram akan disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini merupakan kelanjutan dari program serupa di era sebelumnya yang kini diperluas jangkauannya.
"Bantuan pangan juga dilanjutkan untuk dua bulan untuk 10 kilogram beras di bulan Oktober dan November. Nanti kita evaluasi untuk bulan berikutnya di Desember," jelas Airlangga dalam konferensi pers.
Program magang lulusan perguruan tinggi menjadi salah satu program unggulan dengan memberikan uang saku sebesar Rp3,3 juta per bulan. Program ini menargetkan mahasiswa baru lulus satu tahun pertama dari keluarga menengah ke bawah untuk memperkuat kapasitas mereka sebelum memasuki dunia kerja.
Subsidi Khusus untuk Pengemudi Ojek Online
Salah satu terobosan dalam paket stimulus ini adalah program bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah. Program ini menyasar pengemudi transportasi online atau ojol, ojek pangkalan, supir, kurir, dan logistik.
Target penerima bantuan ini adalah 731.361 orang yang akan mendapat diskon 50 persen untuk JKK dan JKM. Kebijakan ini menjadi perhatian khusus mengingat selama ini kelompok pekerja informal seperti pengemudi ojol belum mendapat perlindungan sosial memadai.
Pandangan Ekonom Senior
Ekonom senior Sunarsip menyambut positif paket stimulus ekonomi 2025 yang diluncurkan pemerintah. Menurutnya, kebijakan ini merupakan kombinasi yang tepat antara stimulus dari sisi demand dan supply perekonomian.
Baca Juga: PLN Umumkan Tarif Listrik Terbaru Oktober 2025, Ini Rincian Harga Subsidi dan Non Subsidi
"Yang pertama tentu kita menyambut positif atas beberapa paket kebijakan. Ini diharapkan bisa mendorong demand karena kebijakan sebelumnya lebih kepada membantu sektor riil dari sisi supply," ujar Sunarsip.
Ia menjelaskan bahwa stimulus fiskal kali ini berbeda dengan tahap pertama karena tidak hanya menyasar sisi demand saja, tetapi juga memberikan dukungan kepada pelaku usaha melalui insentif pajak. Sektor-sektor padat karya seperti industri tekstil dan pariwisata akan mendapat keringanan beban pajak penghasilan karyawan yang ditanggung pemerintah.
Strategi Tepat Sasaran
Untuk memastikan program magang tepat sasaran, pemerintah akan memprioritaskan mahasiswa yang selama kuliah menerima beasiswa dari keluarga miskin. Data ini sudah tersedia di perguruan tinggi sehingga proses seleksi dapat berjalan transparan.
"Proses mahasiswa yang kemarin dapat beasiswa kemungkinan akan mendapat prioritas untuk program magang dengan uang saku sebesar UMP," jelas Sunarsip.
Sementara untuk bantuan beras 10 kilogram, pemerintah kini memperluas jangkauan penerima manfaat dengan memasukkan kelompok ojek online dan ojek pangkalan yang sebelumnya belum tercover dalam program bantuan sosial.
Monitoring dan Evaluasi
Untuk menjaga transparansi dan efektivitas program stimulus senilai Rp16,23 triliun ini, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian akan membentuk tim evaluasi khusus. Tim ini akan melibatkan Kementerian Keuangan dan kemungkinan juga Kementerian Investasi.
"Program stimulus pemerintah yang menggunakan dana besar ini betul-betul harus direalisasikan dengan tepat dan manfaatnya harus efektif dirasakan oleh masyarakat," tambah Sunarsip.
Keberlanjutan Program
Ekonom senior menekankan pentingnya keberlanjutan program stimulus ini mengingat efek krisis COVID-19 masih terasa, terutama di sektor pariwisata yang pertumbuhannya masih lambat. Bahkan ketika pertumbuhan ekonomi kuartal kedua mencapai 5,12 persen, sektor pariwisata justru mengalami kontraksi.
Sunarsip menyarankan agar stimulus tidak hanya dari sisi fiskal tetapi juga melibatkan kebijakan relaksasi pembiayaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong pertumbuhan kredit UMKM yang saat ini hanya tumbuh 1,2 persen.
Dengan kombinasi berbagai kebijakan lintas instansi ini, pemerintah optimis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi dari 5 persen di tahun 2025. (*)