BLITAR KAWENTAR – Belakangan ini, kabar tentang pencairan rapel gaji pensiunan tahun 2025 ramai beredar di berbagai grup pesan dan media sosial.
Dalam informasi itu disebutkan, pemerintah melalui PT Taspen akan mencairkan rapel gaji pensiunan ASN, TNI, dan Polri secara bertahap mulai pertengahan tahun 2025.
Bahkan, dikabarkan ada golongan penerima pertama yang akan menerima lebih awal dibanding golongan lain.
Informasi tersebut sontak menjadi perbincangan hangat di kalangan purnabakti.
Tak sedikit yang menyambutnya dengan rasa syukur dan antusias, menganggap kabar itu sebagai wujud nyata perhatian pemerintah terhadap para pensiunan di tengah naiknya harga kebutuhan pokok.
Apalagi dalam narasi yang beredar, disebutkan pencairan dilakukan tanpa potongan dan langsung masuk ke rekening masing-masing penerima.
Namun, di sisi lain muncul pula keresahan. Banyak pensiunan mulai bertanya-tanya tentang keabsahan kabar itu.
Sejumlah dari mereka bahkan sudah mendatangi kantor cabang Taspen terdekat untuk memastikan apakah benar ada pembagian gelombang pencairan berdasarkan golongan.
Keresahan ini semakin menguat setelah muncul rincian besaran rapel yang disebut bervariasi antara Rp 4 juta hingga Rp 10 juta, tergantung pangkat dan masa kerja terakhir.
Klarifikasi Taspen: Belum Ada Regulasi, Waspadai Informasi Menyesatkan
Menjawab isu yang beredar luas tersebut, PT Taspen (Persero) akhirnya buka suara.
Melalui keterangan resmi yang diterima redaksi, Taspen menegaskan belum pernah mengeluarkan pernyataan, data, atau informasi resmi apa pun terkait kenaikan gaji pensiun tahun 2025, termasuk soal golongan penerima pertama maupun jadwal pencairan rapel.
“Hingga saat ini, belum terdapat keputusan atau regulasi resmi dari Pemerintah Republik Indonesia mengenai kenaikan gaji pensiun tahun 2025,” demikian pernyataan resmi manajemen Taspen, Kamis (30/10).
Taspen menyebut seluruh pemberitaan yang menyebut adanya tahapan pencairan atau pembagian golongan penerima pertama tidak bersumber dari kanal resmi perusahaan.
Informasi tersebut dinilai menyesatkan dan berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan peserta pensiun.
Sebagai perusahaan pelat merah yang mengelola dana pensiun ASN, TNI, dan Polri, Taspen menegaskan bahwa mereka selalu menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
“Kami berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN,” lanjut keterangan tersebut.
Manajemen juga menegaskan bahwa Taspen tidak akan pernah memberikan pernyataan atau mengeluarkan data resmi tanpa izin atau arahan langsung dari pemerintah.
“Kami memastikan seluruh hak peserta tetap terlindungi, dan layanan kepada penerima manfaat berjalan optimal seperti biasa,” imbuhnya.
Himbauan Resmi: Periksa Informasi Hanya Lewat Kanal Sah
Dalam keterangan tambahannya, Taspen menghimbau seluruh peserta untuk selalu melakukan cross check terhadap setiap informasi yang diterima.
Bila menemukan kabar yang dirasa meragukan, peserta dapat langsung melaporkannya melalui aplikasi Andal by Taspen atau menghubungi Call Center 1500919.
Taspen juga menekankan bahwa semua layanan resmi perusahaan tidak memungut biaya apa pun.
Karena itu, peserta diminta berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan Taspen dengan dalih mempercepat proses pencairan rapel atau validasi data peserta.
“Kami tidak pernah meminta data pribadi, OTP, atau biaya administrasi dalam bentuk apa pun.
Semua layanan resmi hanya melalui kanal digital dan kantor pelayanan Taspen yang terdaftar,” tegas pernyataan tersebut.
Publik Diminta Tetap Tenang
Dengan adanya klarifikasi ini, masyarakat—terutama para pensiunan—diharapkan lebih berhati-hati dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di media sosial.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberikan pengumuman resmi jika ada kebijakan baru terkait penyesuaian gaji atau pensiun ASN.
Hingga kini, fokus Taspen tetap pada optimalisasi pelayanan bagi peserta dan penerima manfaat.
Program digitalisasi layanan seperti Andal by Taspen terus dikembangkan untuk memudahkan peserta dalam melakukan pengecekan data, klaim, maupun pemantauan hak pensiun secara real-time.
Kabar tentang “golongan penerima pertama dari Taspen” yang sempat viral di berbagai kanal pesan pribadi kini sudah jelas duduk perkaranya.
Tidak ada dasar resmi, tidak ada surat keputusan pemerintah, dan tidak ada proses pencairan yang berlangsung saat ini.
Semua informasi valid hanya akan diumumkan secara terbuka oleh pemerintah melalui kanal resmi Kementerian Keuangan dan Taspen.
Dengan demikian, publik diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh kabar tanpa sumber yang jelas.
Sebab, dalam dunia digital saat ini, satu pesan menyesatkan bisa menimbulkan keresahan massal dalam hitungan jam. (ang)
Editor : Anggi Septian A.P.