BLITAR-Pergantian pucuk pimpinan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi perhatian besar publik, khususnya para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan di seluruh Indonesia. Setelah Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada 8 September 2025, muncul berbagai spekulasi tentang arah kebijakan fiskal baru, termasuk kenaikan gaji ASN 2026.
Namun hingga saat ini, belum ada keputusan resmi dari pemerintah terkait rencana kenaikan gaji ASN dan pensiunan di tahun depan. Dalam beberapa pernyataan publik, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pihaknya masih akan mengkaji ulang berbagai kebijakan keuangan negara sebelum menetapkan kebijakan baru.
“Kita harus hati-hati, gak boleh ceplas-ceplos,” ujar Purbaya, dikutip dari keterangan resminya.
Pergantian Menkeu Jadi Sorotan Pasar dan ASN
Pergantian Sri Mulyani, yang dikenal luas sebagai figur berintegritas tinggi dan berpengaruh secara global, tentu memunculkan ekspektasi dan kekhawatiran tersendiri. Purbaya, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), kini memikul tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas fiskal, kepercayaan pasar, serta arah kebijakan ekonomi nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.
Langkah awal Purbaya akan sangat menentukan. Sejumlah ekonom menilai, pasar akan menguji kemampuan Menteri Keuangan baru ini dalam dua hal penting: kesinambungan kebijakan dan kualitas komunikasi publik.
Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede, menilai transisi ini akan berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah, pasar saham, dan Surat Berharga Negara (SBN). Ia memprediksi adanya peningkatan volatilitas dalam jangka pendek, terutama hingga muncul pernyataan tegas dari Kemenkeu.
“Target RAPBN 2026 defisit 2,48% dari PDB hanya bisa tercapai jika Purbaya mampu menjaga jalur konsolidasi fiskal dan koordinasi erat dengan Bank Indonesia,” ujar Josua.
Tantangan Berat Menanti Purbaya
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyebut pergantian Sri Mulyani sebagai kehilangan besar bagi kredibilitas ekonomi Indonesia. Namun ia tetap optimistis, asalkan Menteri Keuangan baru segera menunjukkan ketegasan dalam menjaga disiplin fiskal dan menyusun rencana 100 hari kerja yang solid.
“Kalau Purbaya bisa menunjukkan arah yang jelas dalam beberapa hari ini, pasar akan kembali percaya,” kata Wijayanto.
Sementara ekonom Roni Sasmita menilai bahwa meski profil Purbaya belum sekuat pendahulunya, ia tetap memiliki kapasitas mumpuni karena pengalaman panjang di dunia keuangan dan lembaga nonbank. “Purbaya bukan orang baru. Ia bisa mendukung kebijakan fiskal yang agresif tapi tetap hati-hati,” ujarnya kepada CNBC Indonesia.
Roni memprediksi kebijakan fiskal tidak akan banyak berubah. Purbaya diyakini tetap menjaga defisit APBN di bawah 3%, meski berpotensi mendekati batas tersebut untuk mendukung program-program unggulan Presiden Prabowo.
Kenaikan Gaji ASN 2026 Masih Sebatas Wacana
Di tengah perubahan kepemimpinan ini, isu kenaikan gaji ASN dan pensiunan 2026 masih belum menemukan kejelasan. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kemenkeu, Tri Budhianto, menegaskan bahwa hingga kini belum ada instruksi dari Presiden Prabowo untuk mengalokasikan dana kenaikan gaji ASN dalam APBN 2026.
“Sampai saat ini belum ada arahan untuk memasukkan komponen kenaikan gaji ASN di RAPBN 2026,” ujarnya.
Meskipun begitu, peningkatan kesejahteraan ASN sebenarnya tetap menjadi program strategis nasional, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Program Quick Wins Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Dalam perpres tersebut, kesejahteraan ASN, TNI, Polri, guru, dan pejabat negara menjadi fokus utama untuk memperkuat profesionalisme birokrasi.
Namun realisasinya masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat. Hingga kini, rencana kenaikan gaji ASN 2026 masih bersifat wacana tanpa dasar anggaran yang jelas.
Harapan Baru dari Menteri Keuangan Baru
Kalangan ASN dan pensiunan berharap kehadiran Purbaya membawa angin segar bagi kebijakan kesejahteraan aparatur negara, termasuk kemungkinan penyesuaian gaji di masa mendatang. Sejumlah pihak optimistis, dengan pengalaman panjang di bidang fiskal, Purbaya mampu menemukan keseimbangan antara dorongan kesejahteraan ASN dan kebutuhan menjaga stabilitas keuangan negara.
Namun hingga kebijakan resmi diumumkan, para ASN dan pensiunan diminta untuk tidak mudah percaya pada kabar tidak resmi di media sosial. Semua pihak diimbau menunggu pernyataan langsung dari Kemenkeu, Sekretariat Negara, atau Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dengan demikian, publik kini menantikan langkah-langkah awal Purbaya Yudi Sadewa dalam menentukan arah kebijakan fiskal 2026, termasuk keputusan penting terkait kenaikan gaji ASN dan pensiunan. Apakah akan ada kabar baik tahun depan? Semua masih menunggu waktu dan keputusan resmi dari pemerintah pusat.
Editor : Anggi Septian A.P.