BLITAR — Penyaluran Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2025 resmi dimulai pemerintah pada Kamis 3 Juli 2025. Program ini menyasar 8,7 juta pekerja aktif yang terdampak perlambatan ekonomi nasional. Pada momentum ini, BSU 2025 menjadi topik yang paling dicari pekerja formal karena pemerintah menegaskan bahwa pencairan dilakukan secara bertahap dan dapat dicek secara mandiri oleh penerima.
BSU 2025 ditetapkan untuk pekerja dengan penghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan. Syarat lainnya, penerima BSU 2025 juga tidak sedang menerima bantuan sosial lain seperti PKH, Kartu Prakerja, atau BPUM. Pemerintah ingin memastikan setiap pekerja yang terdampak hanya menerima satu jenis bansos agar distribusi tepat sasaran dan menghindari bantuan ganda yang dikhawatirkan berpotensi memicu ketidakadilan penerima.
Penyaluran BSU 2025 dilakukan melalui rekening bank-bank Himbara seperti BRI, BNI, BTN, dan Mandiri. Jika penerima tidak memiliki rekening Himbara, opsi pencairan dilakukan melalui Kantor Pos. Tahun ini PT Pos Indonesia juga memperluas jalur penyaluran agar lokasinya semakin dekat dengan penerima manfaat. Hal tersebut memungkinkan warga menerima BSU tanpa perlu mengeluarkan biaya transportasi tambahan.
Sistem pencairan lebih terbuka
Direktur Usaha Jasa Keuangan PT Pos Indonesia, Haris, menjelaskan bahwa sistem yang digunakan tahun ini menggunakan sistem pembayaran terbuka atau open payment system. Penerima dapat mengecek status pencairan BSU 2025 melalui aplikasi Pospai. Pernyataan ini disampaikan Haris pada Rabu 2 Juli 2025, sehari sebelum penyaluran dimulai secara nasional.
Haris menegaskan bahwa sistem digitalisasi pengecekan status BSU melalui Pospai akan sangat membantu pekerja yang tinggal jauh dari pusat kota atau kecamatan. Dengan pengecekan mandiri di aplikasi, pekerja tidak perlu datang ke Kantor Pos hanya untuk menanyakan apakah BSU-nya sudah masuk atau belum. Di sisi lain, antrean dan kerumunan penerima juga dapat ditekan.
PT Pos Indonesia menjelaskan bahwa perluasan skema penyaluran ini juga berbasis pendekatan alternatif atau alternative channeling. Target utamanya adalah pekerja penerima BSU 2025 yang tinggal di wilayah pegunungan, tepian sungai, pedalaman, hingga desa-desa di area dengan internet lemah.
Dua solusi baru di lapangan
PT Pos Indonesia menyebut dua layanan tambahan dikhususkan untuk BSU 2025 tahun ini.
Pertama, kehadiran aplikasi Pos Giro Tunai atau PGC. Aplikasi ini memungkinkan proses pencairan tetap bisa dilakukan meski sinyal internet terputus atau lemah. PGC dirancang untuk dapat bekerja dalam mode offline dan akan melakukan sinkronisasi otomatis ketika koneksi sudah tersambung kembali. Dengan skema ini, masyarakat yang tinggal di daerah blank spot tetap bisa melakukan pencairan BSU tanpa menunggu sinyal internet stabil.
Kedua, Pos Indonesia menyiapkan layanan pengantaran khusus untuk penerima dengan keterbatasan fisik maupun tantangan geografis ekstrem. Petugas Pos ditugaskan secara langsung untuk mengantarkan BSU ke rumah penerima. Skema ini ditujukan untuk penyandang disabilitas, lansia, dan warga yang tinggal di wilayah sulit akses transportasi publik seperti daerah berbatu, pegunungan tinggi, dan wilayah pulau kecil.
Reduksi biaya transportasi penerima
Dengan dua model tersebut, BSU 2025 tidak hanya mempercepat pencairan tetapi juga mengurangi beban biaya transportasi. Jika tahun sebelumnya pencairan masih terpusat di kota kecamatan, tahun ini titik layanan akan dapat dilakukan di wilayah desa atau kelurahan yang telah bekerja sama dengan Pos Indonesia.
Kebijakan ini juga dinilai mampu mempercepat perputaran konsumsi rumah tangga pekerja. Dengan dana BSU 2025 yang diterima tepat waktu dan tanpa hambatan akses, daya beli pekerja yang terdampak dapat terjaga. Sektor ritel, UMKM, makanan, dan minuman diperkirakan menjadi sektor pertama yang merasakan dampak langsung dari cairnya BSU.
Dengan langkah digitalisasi, perluasan kanal, serta fleksibilitas titik pencairan, pemerintah berupaya memastikan BSU 2025 bukan sekadar bantuan sosial, tetapi instrumen untuk memperbaiki arus transaksi rumah tangga pekerja.
Editor : Anggi Septian A.P.