BLITAR — Pemerintah resmi kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2025 mulai 5 Juni 2025. Program BSU 2025 ini kembali digelontorkan dengan nilai Rp300 ribu per bulan dan langsung dibayarkan untuk dua bulan sekaligus, yakni bulan Juni dan Juli. Dengan skema tersebut, setiap penerima BSU 2025 akan menerima total Rp600 ribu dalam satu kali pencairan.
Penyaluran Bantuan Subsidi Upah ini diarahkan langsung ke rekening pekerja yang sudah terdaftar. Apabila penerima tidak memiliki rekening bank, PT Pos Indonesia akan difungsikan sebagai fasilitator pencairan. Pola campuran bank-pos ini dilakukan untuk memastikan BSU 2025 benar-benar menjangkau pekerja yang tinggal di kecamatan, pelosok desa, atau wilayah yang akses perbankannya terbatas.
Selain besaran dan mekanisme penyaluran, pemerintah juga menetapkan sederet syarat untuk menjadi penerima BSU 2025. Syarat utama yakni merupakan Warga Negara Indonesia dan tercatat aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sampai akhir Mei 2025. Kriteria ini diberlakukan untuk memastikan bahwa BSU benar-benar disalurkan untuk segment pekerja aktif yang terdampak pelemahan ekonomi, bukan masyarakat umum.
Syarat dan pembatasan penerima
Selain wajib terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah juga menetapkan batas penghasilan maksimal penerima yaitu Rp3,5 juta per bulan atau sesuai UMP masing-masing wilayah. Selain itu, penerima BSU tidak diperbolehkan sedang menerima bantuan sosial lain, seperti PKH, Kartu Prakerja, dan BPUM. Hal ini diterapkan agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan yang membuat kuota BSU tidak tepat sasaran.
BSU 2025 juga tidak berlaku untuk anggota TNI, Polri, maupun pegawai ASN. Pembatasan ini sudah diberlakukan sejak periode sebelumnya dan tetap dipertahankan untuk menjaga fokus kebijakan agar menyasar pekerja sektor non aparatur sipil negara.
Cara cek status BSU 2025
Masyarakat bisa mengecek apakah mereka terdaftar sebagai penerima BSU 2025 melalui tiga jalur. Pertama, melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Penerima hanya perlu memasukkan data identitas untuk menampilkan status eligibility.
Kedua, pengecekan dapat dilakukan melalui aplikasi POSP. Aplikasi ini berfungsi sebagai kanal informasi tambahan apabila penerima tidak sempat mengakses website. Ketiga, pengecekan bisa dilakukan melalui unit kerja dan kelurahan. Ini adalah kanal pengecekan konvensional, namun masih dipertahankan karena banyak pekerja yang belum familier dengan sistem digital.
Skema pencairan bertahap
BSU 2025 mulai disalurkan bertahap sejak 5 Juni. Proses ini diawasi langsung oleh Kementerian Ketenagakerjaan serta BPJS Ketenagakerjaan. Melalui skema bertahap ini, pemerintah berharap pencairan dapat lebih tertib serta menghindari penumpukan penerima di satu lokasi.
Kemenaker menegaskan bahwa model pencairan bertahap bukan berarti pencairan lambat, melainkan dilakukan per gelombang sesuai validasi data yang terus masuk. Setelah data dinyatakan valid dan tidak ganda, dana BSU akan langsung di-push ke rekening atau ke Kantor Pos yang ditunjuk.
Dampak ekonomi BSU 2025 ke rumah tangga pekerja
BSU 2025 bukan hanya bantuan tunai. Beberapa analis menilai skema pembayaran dua bulan sekaligus Rp600 ribu ini akan memberi dampak yang lebih terlihat bagi daya beli pekerja harian, pekerja industri padat karya, hingga pekerja ritel yang saat ini masih dalam fase pemulihan. Di sisi lain, dua kali pembayaran sekaligus dalam satu proses distribusi juga dianggap menghemat biaya operasional penyaluran.
Selain itu, karena pengawasan dilakukan langsung oleh dua lembaga utama yaitu Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan, publik berharap proses verifikasi semakin ketat dan meminimalkan potensi penerima fiktif sebagaimana pernah terjadi pada periode bantuan pandemi.
Dengan dimulainya penyaluran bantuan ini pada Juni 2025, pemerintah menargetkan penyerapan BSU 2025 dapat langsung mengoksigenasi konsumsi rumah tangga pekerja di semester kedua. Jika daya beli meningkat, sektor UMKM hingga pelaku usaha makanan dan minuman diperkirakan ikut terdorong naik.
Editor : Anggi Septian A.P.