BLITAR — Penyaluran BSU Rp600.000 kembali menjadi perhatian nasional setelah Menteri Tenaga Kerja Yasirli meninjau langsung proses distribusi bantuan subsidi upah tersebut kepada warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penyaluran ini berlangsung di Kantor Pos Cabang Makassar di Jalan Selamat Ria. Dalam peninjauan lapangan ini, Menaker memastikan BSU Rp600.000 ini harus tepat sasaran dan dibayarkan kepada warga berpenghasilan di bawah upah minimum.
BSU Rp600.000 ini merupakan hak penerima untuk dua bulan, yakni alokasi Juni dan Juli. Program bantuan subsidi upah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang terdampak tekanan ekonomi dan penurunan daya beli. Menaker menegaskan Pemerintah tidak ingin ada kesalahan salur. Karena itu, kontrol lapangan dan verifikasi terus dilakukan.
Dalam kunjungan tersebut, Menaker menyerahkan BSU Rp600.000 secara simbolis kepada tiga warga Kota Makassar. Penyaluran melalui Kantor Pos diberikan bagi penerima yang tidak memiliki rekening bank Himbara. Data terakhir menunjukkan capaian penyaluran BSU sudah mendekati 91 persen.
BSU Diharapkan Dorong Daya Beli Warga
BSU Rp600.000 disiapkan sebagai bantalan konsumsi masyarakat. Tujuannya sederhana dan langsung: meningkatkan daya beli agar perputaran ekonomi level bawah tetap terjadi. Kenaikan harga kebutuhan pokok serta tekanan inflasi membuat kelompok pekerja berpenghasilan rendah menjadi yang paling rentan.
Karena itu, BSU harus masuk tepat sasaran. Penegasan “tepat sasaran” beberapa kali diulang Menaker dalam kunjungannya. Menurutnya, ini bukan hanya soal nominal, tetapi soal amanat anggaran negara yang tidak boleh salah sasaran.
Penyaluran melalui Kantor Pos untuk Penerima Tanpa Rekening
Skema penyaluran BSU Rp600.000 sejatinya terbagi menjadi dua jalur. Pertama melalui rekening bank Himbara seperti BNI, Mandiri, BRI dan BSI untuk penerima yang telah terdaftar. Kedua, melalui PT Pos untuk KPM yang tidak memiliki rekening Himbara.
Di Kota Makassar, jalur PT Pos cukup dominan. Itu sebabnya monitoring dilakukan langsung oleh Menaker. Kehadiran Menaker juga untuk memastikan alur layanan di loket PT Pos berjalan tertib, tidak menumpuk, dan petugas verifikasi benar-benar memeriksa dokumen KTP, Kartu Keluarga serta kecocokan NIK sebelum BSU Rp600.000 disalurkan.
Tidak Boleh Salah Salur, Fokus pada Pekerja Berpenghasilan Rendah
Menaker menyampaikan ada beberapa proses teknis yang harus dipastikan benar sebelum BSU Rp600.000 diberikan. Data penerima harus match dengan data kepesertaan aktif di sistem ketenagakerjaan. Selain itu kategori pekerja yang diakomodasi bukan sembarang pekerja, melainkan pekerja yang memiliki penghasilan di bawah upah minimum.
Seluruh proses itu menjadi filter agar dana tidak salah masuk ke kelompok yang tidak berhak. Ia menilai pengawasan lapangan adalah bagian dari akuntabilitas.
Capaian Penyaluran Sudah 91 Persen
Dalam kunjungannya, Menaker membeberkan progres bahwa capaian BSU Rp600.000 telah menyentuh 91 persen. Artinya, masih ada sisa penyaluran lanjutan yang harus dikejar agar seluruh alokasi terserap sempurna. Pemerintah menargetkan sisa penyaluran dapat tuntas di bulan berjalan, agar manfaat BSU benar-benar dirasakan sebelum tekanan harga semakin tinggi.
Dengan kehadiran Menaker di Makassar, Pemerintah ingin menunjukkan bahwa BSU bukan sekadar formalitas anggaran. Bantuan ini harus curam kelihatan di lapangan, menyentuh mereka yang membutuhkan.
Pesan untuk Penerima
Menaker mengimbau warga untuk melakukan pencairan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Tidak perlu panik apabila BSU Rp600.000 belum diterima hari ini. Proses distribusi berjalan bertahap sesuai jadwal PT Pos setiap wilayah. Penerima cukup membawa identitas sah dan datang sesuai jadwal.
BSU Rp600.000 sebagai penyangga daya beli ini menjadi bukti bahwa negara hadir di tengah tekanan ekonomi. Dengan akurasi data, penyerapan yang tinggi, dan kontrol lapangan, Pemerintah berharap manfaat terasa nyata.
Editor : Anggi Septian A.P.