BLITAR - Sejumlah calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 mengeluhkan perbedaan status saat melakukan pengecekan melalui tiga kanal resmi: aplikasi POSPAY, situs Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan laman BPJS Ketenagakerjaan. Kondisi ini membuat sebagian pekerja bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar termasuk penerima bantuan atau masih dalam proses verifikasi.
Menanggapi hal tersebut, Vice President Penyaluran Bantuan Sosial 2025 PT Pos Indonesia, Handi Rosa Muhammad Ramdan, memberikan penjelasan resmi mengenai perbedaan data yang muncul di masing-masing platform. Ia menegaskan bahwa setiap kanal memiliki fungsi dan sasaran penerima yang berbeda sesuai dengan mekanisme penyaluran BSU tahun ini.
Hanya Penerima Melalui Kantor Pos yang Muncul di Aplikasi POSPAY
Menurut Handi, hanya penerima BSU yang penyalurannya melalui PT Pos Indonesia yang akan muncul di aplikasi POSPAY. Artinya, jika nama seseorang tidak tertera di aplikasi tersebut, bukan berarti mereka tidak mendapatkan BSU, melainkan kemungkinan penyalurannya dilakukan melalui Bank Himbara seperti BRI, BNI, BTN, atau Mandiri.
“POSPAY hanya menampilkan data penerima BSU yang dibayarkan lewat kantor pos. Sedangkan di laman Kemnaker menampilkan data seluruh penerima, baik yang dibayarkan melalui pos maupun bank Himbara,” jelas Handi.
Ia juga menambahkan, hingga awal November 2025, PT Pos Indonesia masih menunggu pengiriman data lengkap penerima BSU dari Kemenaker. Proses integrasi dan pemadanan data antara ketiga lembaga — Kemenaker, BPJS Ketenagakerjaan, dan PT Pos — masih terus berlangsung untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan bebas dari duplikasi.
Data BSU Masih Dalam Tahap Integrasi
Proses pemadanan data ini dilakukan agar tidak ada penerima ganda atau kesalahan penyaluran bantuan. Setiap lembaga memiliki tahapan verifikasi sendiri yang harus disinkronkan sebelum dana benar-benar dicairkan ke penerima yang berhak.
“Data penerima BSU masih dalam tahap pemadanan dan integrasi. Begitu nama penerima muncul di aplikasi POSPAY, itu tandanya BSU sudah bisa dicairkan di kantor pos terdekat,” ungkap Handi.
Penerima yang sudah terdaftar di sistem POSPAY bisa langsung mendatangi kantor pos dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan bukti notifikasi penerimaan dari aplikasi. Pihak PT Pos memastikan proses pencairan akan berlangsung cepat dan transparan sesuai instruksi Kemenaker.
Langkah yang Harus Dilakukan Jika Nama Belum Muncul di POSPAY
Sementara itu, bagi pekerja yang sudah lolos verifikasi di situs Kemnaker atau BPJS Ketenagakerjaan tetapi belum tercantum di aplikasi POSPAY, Handi memberikan beberapa langkah yang perlu dilakukan:
Cek secara berkala status penerima BSU di aplikasi POSPAY.
Pastikan data rekening bank sudah diperbarui di situs resmi BPJS Ketenagakerjaan.
Jika tidak muncul di POSPAY, kemungkinan penyaluran BSU dilakukan melalui bank Himbara, bukan melalui PT Pos.
Dengan demikian, perbedaan status di tiga platform bukan kesalahan sistem, melainkan bagian dari mekanisme distribusi yang disesuaikan dengan jalur penyaluran dana.
Penyaluran BSU 2025 Dilakukan Dua Jalur
Tahun ini, pemerintah menggunakan dua jalur penyaluran utama BSU 2025, yakni melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Pekerja dengan rekening aktif di bank Himbara akan menerima transfer langsung ke rekening, sedangkan penerima yang tidak memiliki rekening aktif akan mendapatkan pembayaran tunai di kantor pos.
Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa strategi dua jalur ini diambil untuk mempercepat distribusi bantuan dan menjangkau pekerja di wilayah yang tidak terlayani akses perbankan.
Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 sendiri diberikan kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan yang terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Setiap penerima berhak mendapatkan Rp600.000 untuk periode Juni–Juli 2025, yang dicairkan sekaligus.
Pemerintah Minta Pekerja Hanya Akses Situs Resmi
Kemenaker mengimbau seluruh pekerja agar hanya memeriksa status BSU melalui situs resmi, yakni bsu.kemnaker.go.id dan bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, atau melalui aplikasi POSPAY jika penyalurannya melalui kantor pos.
Pemerintah juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya pada pesan atau tautan tidak resmi yang mengatasnamakan bantuan BSU. Seluruh informasi resmi akan diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan lembaga terkait.
Dengan penjelasan ini, masyarakat diharapkan tidak panik ketika mendapati perbedaan status antara POSPAY, Kemnaker, dan BPJS Ketenagakerjaan. Selama data masih dalam tahap integrasi, penerima hanya perlu menunggu pembaruan berikutnya dan memastikan informasi rekening serta identitasnya sudah benar.
Editor : Findika Pratama