BLITAR KAWENTAR - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan mengumpulkan 88 Kepala Kantor Pertanahan untuk mempercepat penyelesaian layanan pertanahan. Langkah ini diambil menyusul laporan Triwulan III yang menunjukkan perlunya percepatan penyelesaian berkas layanan pertanahan.
"Dibutuhkan kepedulian Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantah dalam menyikapi tunggakan ini. Kita memaknainya ini sudah jadi kewajiban kita sebagai pelayan publik menyelesaikan berkas tersebut," ujar Wamen Ossy dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Layanan Pertanahan di Gedung BPSDM Kementerian ATR/BPN, Cikeas, Bogor, Kamis (30/10/2025).
Wamen Ossy menekankan pentingnya para pemimpin mengontrol tunggakan layanan pertanahan. Berkas sebelum tahun 2025 hendaknya dicicil dan diselesaikan, namun berkas tahun 2025 juga harus dikerjakan karena akan terus bertambah.
Direktur Jenderal Pengawasan dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya mengemukakan strategi penyelesaian berkas, khususnya pengukuran bidang tanah. Tunggakan perlu dikerjakan berdasarkan kategori kelengkapan berkas agar tidak menumpuk, seperti berkas yang masuk kawasan hutan atau bermasalah dari pemohon tidak akan diproses. (*)
Editor : Rahma Nur Anisa