BLITAR KAWENTAR - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan menegaskan komitmen pemerintah menekan angka penyelesaian dan konflik pertanahan melalui percepatan transformasi digital. Pernyataan itu disampaikan usai menerima CNN Indonesia Award 2025 di Kuningan, Jakarta, pada Jumat (31/10/2025).
"Kementerian ATR/BPN sedang menjalankan transformasi dari sistem analog ke digital. Jika digitalisasi ini berhasil, akan dapat meminimalkan penyelesaian dan konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia," ungkap Wamen Ossy.
Digitalisasi layanan pertanahan menjadi langkah penting untuk mempercepat proses administrasi, menutup celah praktik tumpang tindih lahan, serta memperkuat transparansi data kepemilikan tanah. Wamen Ossy menambahkan, sekitar 70 hingga 80 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik, sehingga modernisasi sistem menjadi kebutuhan mendesak.
Baca Juga: Ramai Kasus Keracunan, Pemkot Blitar Terus Awasi Ketat Mutu dan Keamanan MBG Lewat Satgas Khusus Ini
Selain digitalisasi, Kementerian ATR/BPN juga terus mendorong pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria. "Program PTSL sangat berdampak bagi masyarakat, sementara Reforma Agraria berupaya menyeimbangkan kepemilikan lahan di negara kita," tuturnya.
Wamen Ossy berharap dukungan masyarakat dan kolaborasi dengan lembaga terkait dapat diperkuat untuk kesuksesan program Kementerian ATR/BPN. (*)
Editor : Rahma Nur Anisa