BLITAR – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi memasuki tahap kedua. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya untuk mengawal proses transisi pembangunan agar berjalan lancar dan sesuai target. Dukungan tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam Rapat Koordinasi dan Monitoring Capaian Pembangunan Tahap 1 dan 2 IKN di Kantor Kemenko 3, IKN, Selasa (11/11/2025).
“Saya melihat langsung progres pembangunan IKN dan semuanya berjalan sangat baik. Kementerian ATR/BPN mendukung penuh langkah Otorita IKN, mulai dari pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) hingga kawasan yudikatif dan legislatif,” ujar Wamen Ossy. “Semoga semua berjalan sesuai rencana.”
ATR/BPN Siapkan Fondasi Tanah dan Tata Ruang
Dukungan ATR/BPN terhadap pembangunan IKN bukan sekadar pada tataran koordinasi. Dua aspek mendasar—ketersediaan tanah dan kepastian tata ruang—menjadi fokus utama dalam mendukung pembangunan ibu kota baru ini.
“Sejak pembangunan dimulai pada 2020, ATR/BPN sudah berperan dalam pengadaan tanah untuk infrastruktur IKN. Selain itu kami juga menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) IKN yang menjadi acuan utama pembangunan,” jelas Wamen Ossy.
Hingga November 2025, ATR/BPN telah menyelesaikan 13 paket pengadaan tanah, meliputi pengadaan lahan untuk:
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
Dermaga logistik
Bendungan Sepaku
Intake Sungai Sepaku
Duplikasi Jembatan Pulau Balang
Sistem pengelolaan air minum
Jalan bebas hambatan
Penyelesaian paket-paket tersebut menjadi fondasi vital bagi percepatan pembangunan infrastruktur dasar IKN.
Sembilan RDTR IKN Siap Terintegrasi OSS
Di sektor tata ruang, Kementerian ATR/BPN telah menuntaskan sembilan RDTR untuk kawasan IKN. Seluruh RDTR tersebut siap diintegrasikan ke dalam Online Single Submission (OSS) sehingga proses perizinan dan investasi dapat berjalanlebih cepat dan transparan.
Langkah ini dianggap penting untuk memastikan arah pembangunan tahap kedua IKN selaras dengan prinsip tata ruang, kepastian hukum, serta kemudahan investasi.
Arah Pembangunan Tahap 2 Mengacu Perpres 79/2025
Kepala Otorita IKN, Muhammad Basuki Hadimuljono, dalam rapat tersebut menjelaskan bahwa pembangunan IKN tahap kedua sepenuhnya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah.
Melalui peraturan itu, Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat agar percepatan pembangunan sarana dan prasarana fisik dilanjutkan, sehingga IKN dapat berfungsi sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028.
Basuki memaparkan sejumlah indikator utama yang harus dicapai dalam tahap kedua ini:
Terbangunnya KIPP seluas 800–850 hektare
Progres pembangunan gedung mencapai 20%
Pembangunan hunian 50%
Sarana dan prasarana dasar 50%
Indeks aksesibilitas dan konektivitas mencapai 0,74%
“Ini target yang jelas, terukur, dan harus dicapai sesuai jadwal,” tegas Kepala OIKN.
ATR/BPN Komitmen Kawal Hingga Tuntas
Melalui rapat koordinasi ini, Kementerian ATR/BPN kembali memastikan akan memantau dan mengawal penuh seluruh proses pembangunan IKN. Komitmen tersebut menjadi penting untuk menjamin bahwa penyediaan tanah, pengaturan ruang, serta mekanisme pembangunan berjalan konsisten dan berkualitas.
Sebagai informasi, rapat tersebut merupakan bagian dari Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Otorita IKN dan sejumlah kementerian/lembaga terkait, termasuk ATR/BPN.
Pada kesempatan itu, Wamen Ossy didampingi oleh:
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan
Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia
Kepala Kanwil BPN Kalimantan Timur, Deni Ahmad Hidayat
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng
Dengan dukungan penuh dari ATR/BPN, pembangunan IKN tahap kedua diharapkan dapat berjalan lebih cepat, tepat arah, serta mampu mengakselerasi terwujudnya Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.
