BLITAR-Isu mengenai kenaikan gaji pensiunan 2025 kembali memicu kegaduhan di media sosial. Sejak beberapa hari terakhir, grup WhatsApp, Facebook, hingga TikTok ramai oleh unggahan yang mengklaim bahwa gaji PNS dan pensiunan telah resmi naik dan rapelan akan cair dalam waktu dekat. Narasi tersebut bahkan menyebut bahwa Menteri Keuangan sudah memberikan persetujuan.
Kabar viral ini membuat banyak pensiunan bertanya-tanya. Apakah benar kenaikan gaji pensiunan 2025 sudah diputuskan? Atau justru ini hanya informasi liar yang tidak memiliki dasar hukum? Untuk meluruskan kebingungan publik, berbagai instansi resmi seperti Taspen, BKN, Menpan RB, hingga Kementerian Keuangan memberikan penjelasan tegas.
Dalam video penjelasan yang menjadi rujukan utama, disebutkan bahwa banyak unggahan beredar dengan tampilan seolah-olah berita resmi. Karena itu, klarifikasi mengenai isu kenaikan gaji pensiunan 2025 perlu disampaikan agar masyarakat tidak terjebak hoaks yang dapat merugikan.
Klarifikasi Pertama: Taspen Tegaskan Belum Ada Kenaikan Baru
Salah satu kabar yang paling banyak disebarkan adalah klaim bahwa Taspen telah menaikkan gaji PNS dan pensiunan untuk tahun 2025. Informasi ini langsung dibantah oleh Taspen. Dalam klarifikasi resminya, Taspen menegaskan tidak ada regulasi baru yang menetapkan kenaikan gaji pensiunan pada 2025.
Besaran pensiun yang berlaku saat ini masih mengacu pada:
- PP Nomor 5 Tahun 2024 untuk ASN aktif, dan
- PP Nomor 8 Tahun 2024 untuk pensiun pokok, yang sebelumnya memang naik sekitar 12% per Januari 2024.
Namun untuk tahun 2025, belum ada aturan baru yang menyatakan adanya penyesuaian tambahan. Taspen menegaskan bahwa seluruh layanan mereka dijalankan berdasarkan prinsip 5T: Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Tempat, Tepat Administrasi, dan Tepat Orang.
BKN: Informasi Viral Tidak Bisa Dijadikan Acuan
Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga memberikan pernyataan bahwa belum ada kebijakan tambahan terkait gaji untuk tahun berjalan. Artinya, setiap postingan yang mengaku bahwa kenaikan gaji sudah disetujui atau tinggal menunggu hari, dipastikan hoaks.
BKN menekankan bahwa setiap kebijakan gaji harus mempertimbangkan:
- masa kerja ASN,
- tanggung jawab jabatan, dan
- beban fiskal negara.
Karena itu, keputusan tidak bisa diambil secara tiba-tiba atau diumumkan hanya melalui potongan video viral.
Menpan RB: Proses Penetapan Masih Dalam Kajian
Dari sisi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widiantini menjelaskan bahwa belum ada pembahasan final mengenai kenaikan gaji PNS maupun pensiunan.
Setiap kenaikan gaji harus melalui tahapan penting seperti:
- kajian fiskal menyeluruh,
- koordinasi lintas kementerian, dan
- persetujuan pemerintah pusat.
Karena itu, publik diminta tidak buru-buru mempercayai klaim yang seolah-olah sudah final.
Bagaimana dengan Pernyataan Menteri Keuangan?
Transkrip video juga menyebutkan adanya potongan informasi terkait Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengumumkan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang kenaikan gaji pokok ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara.
Dalam Perpres tersebut dijelaskan bahwa kenaikan gaji tertinggi mencapai 12% sesuai golongan dan masa kerja. Namun demikian, kenaikan tersebut berlaku untuk ASN aktif. Sementara mekanisme teknis pelaksanaan dan kemungkinan rapelan masih dalam pembahasan, sehingga belum bisa dinyatakan sebagai keputusan final untuk pensiunan.
Dengan demikian, tidak ada kaitannya bahwa rapelan akan cair dalam beberapa hari ke depan sebagaimana disebarkan di media sosial.
Taspen Kediri: Belum Ada Rapelan yang Disetujui Pemerintah
Branch Manager Taspen Kediri, Muhammad Syakhirial Yuda, juga mempertegas bahwa belum ada keputusan resmi terkait kenaikan atau pembayaran rapelan gaji pensiunan, baik untuk 2024 maupun 2025.
Ia menyarankan masyarakat untuk hanya mengakses informasi melalui kanal resmi Taspen seperti website, media sosial terverifikasi, dan Call Center 1500 919.
Kesimpulan: Belum Ada Kenaikan Baru, Hoaks Menggiring Opini Publik
Hingga saat ini, pemerintah memang sedang mengkaji kemungkinan penyesuaian gaji dan mekanisme rapelan. Namun seluruh instansi terkait sepakat bahwa belum ada aturan yang diberlakukan.
Karena itu, masyarakat diminta:
- tidak mudah percaya postingan viral,
- selalu mengecek sumber resmi, dan
- menunggu pengumuman final pemerintah.
Harapannya tentu ada kabar baik di masa mendatang, tetapi untuk sekarang publik diminta tetap waspada terhadap informasi menyesatkan.
Editor : Ichaa Melinda Putri