BLITAR - Aplikasi Bumi ATR BPN kini menjadi pusat perhatian karena menawarkan kemudahan akses data geospasial pertanahan secara lengkap, akurat, dan transparan melalui platform digital berbasis web. Inovasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini memungkinkan publik, instansi pemerintah, hingga pelaku usaha properti untuk mengeksplorasi peta interaktif dan informasi bidang tanah secara daring hanya melalui laptop maupun smartphone.
Sebagai aplikasi GIS (Geographic Information System) berbasis web, Bumi ATR BPN terintegrasi langsung dengan Geoportal Atlas yang berfungsi sebagai penyimpanan data geospasial nasional. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat mengakses berbagai data spasial yang dikelola setiap unit kerja Kementerian ATR/BPN, mulai dari data bidang tanah, zona nilai tanah (ZNT), hingga informasi nilai bidang tanah. Tak hanya itu, data yang terhubung dengan Geoportal Atlas serta sejumlah data spasial lainnya juga dapat ditelusuri secara langsung.
Navigasi Cerdas dan Mudah Digunakan
Dalam penjelasan video resmi, disebutkan bahwa Sobat Bumi—sebutan bagi pengguna—bisa melakukan unggah data spasial ke dalam Bumi ATR BPN menggunakan berbagai format seperti Shapefile, GeoPackage, hingga WebMap Service (WMS). Data bidang tanah, persil, ZNT, dan nilai bidang tanah juga dapat ditinjau secara detail.
Aplikasi ini dilengkapi fitur pencarian berdasarkan Nomor Identifikasi Bidang (NIB), nomor hak, nilai koordinat, hingga batas administrasi wilayah. Fitur tersebut membantu pengguna menemukan lokasi bidang tanah tertentu secara presisi.
Tak berhenti di situ, publik juga diberikan akses kemampuan digitasi on-screen, mulai dari pengukuran panjang dan luas area, analisis isochrone area, hingga routing. Seluruh atribut data dapat divisualisasikan dalam bentuk angka maupun infografis yang modern, sehingga mempermudah proses pembacaan dan pengolahan informasi spasial.
Selain itu, pengguna juga bisa mengganti base map atau peta dasar pada menu panel peta interaktif, misalnya menggunakan peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau peta dasar pertanahan, salah satu produk unggulan ATR/BPN.
Diakui Bermanfaat Bagi Penegakan Hukum
Manfaat Bumi ATR BPN juga dirasakan langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MK, Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK, menyampaikan bahwa aplikasi geoportal ini sangat membantu dalam pelaksanaan tugas penelusuran dan verifikasi aset tanah.
Menurutnya, KPK dapat melihat lokasi bidang tanah lengkap dengan informasi umum seperti letak, jenis hak, dan luasan. Sistem pencarian melalui NIB dan nomor hak yang tersedia di Bumi ATR BPN memberikan manfaat besar karena memudahkan pelacakan dan memastikan akurasi koordinat pada peta tanah. Ketika data bidang tanah di-overlay dengan peta rawan bencana gempa bumi, misalnya, KPK dapat langsung mengetahui posisi aset negara di zona risiko tinggi, sedang, dan rendah.
Dukung Dunia Properti dan Pendidikan
Aplikasi ini juga diapresiasi oleh pelaku usaha properti. Seorang pengembang menyampaikan bahwa Bumi ATR BPN membantu menyajikan data status dan informasi geospasial tanah secara transparan kepada konsumen. Selain responsif, pembaruan data yang cepat membuat proses bisnis jauh lebih efisien dan kredibel.
Sementara itu, Adita, dosen dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, menyatakan bahwa aplikasi tersebut sangat bermanfaat dalam kegiatan observasi lapangan. Bumi ATR BPN mampu menampilkan lokasi sawah yang dilindungi, lahan baku sawah, hingga area food estate yang menjadi prioritas pembangunan pertanian nasional.
Bermanfaat untuk Sengketa Pertanahan
Seorang masyarakat pengguna juga mengungkapkan bahwa Bumi ATR BPN sangat membantunya dalam menentukan batas bidang tanah yang dimiliki, termasuk status apakah sudah terdaftar atau masih dalam proses pengukuran. Informasi ini penting terutama saat menghadapi persidangan gugatan perdata pertanahan.
Akses Mudah untuk Semua
Aplikasi Bumi ATR BPN dapat diakses secara langsung dan terbuka oleh masyarakat luas. Dengan hadirnya platform digital ini, keterbukaan informasi pertanahan semakin meningkat, mendukung transparansi, efisiensi pelayanan publik, dan mendorong transformasi digital di sektor agraria Indonesia.(*)
Editor : Anggi Septian A.P.