BLITAR – Wacana kenaikan gaji ASN 2026 kembali menjadi sorotan publik setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa peluang penyesuaian gaji aparatur negara pada tahun tersebut masih terbuka. Meski begitu, Purbaya menegaskan bahwa hingga kini pemerintah belum memutuskan secara resmi besaran maupun teknis kenaikan gaji yang ramai dibahas belakangan ini.
Purbaya mengakui bahwa ia belum menerima laporan detail terkait rencana penyesuaian gaji tersebut. Namun ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan adanya kebijakan kenaikan gaji untuk ASN, TNI, Polri, guru, dosen, penyuluh, tenaga kesehatan, hingga pejabat negara pada 2026. Sikap ini sekaligus menjawab tingginya ekspektasi aparatur negara setelah munculnya sinyal dari regulasi terbaru yang diterbitkan pemerintah pusat.
Sinyal Kuat dari Perpres 79/2025
Isu kenaikan gaji ASN 2026 mulai menguat setelah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni 2025. Dalam aturan tersebut, tersurat rencana peningkatan kesejahteraan aparatur negara melalui kenaikan gaji yang meliputi beragam profesi strategis di sektor pemerintahan.
Dalam lampiran kebijakan tersebut, poin mengenai kenaikan gaji masuk sebagai bagian dari agenda pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Kehadiran poin tersebut dianggap sebagai indikasi serius bahwa pemerintah setidaknya membuka opsi penyesuaian gaji ASN, meski belum ada keputusan final dari Kementerian Keuangan maupun Kemenpan RB.
Tidak Tercantum dalam RKP 2025 Sebelumnya
Menariknya, sinyal kenaikan gaji ASN tidak muncul dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2024 tentang RKP 2025. Dalam dokumen tersebut, pemerintah belum memasukkan agenda kenaikan gaji ASN dan pejabat negara. Baru setelah revisi melalui Perpres 79/2025, poin mengenai peningkatan kesejahteraan aparatur negara masuk dalam salah satu program prioritas.
Hal ini membuat publik—khususnya para ASN—mulai menaruh harapan bahwa pemerintah akan kembali melakukan penyesuaian seperti yang terakhir dilakukan pada 2024. Meski demikian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menegaskan bahwa rencana tersebut masih belum dibahas secara resmi.
Masuk dalam 8 Program Hasil Terbaik Cepat
Kenaikan gaji ASN juga masuk dalam delapan program “hasil terbaik cepat” atau quickwins pemerintah dalam RKP 2025. Program ini dianggap sebagai fokus utama pemerintah dalam mewujudkan target-target pembangunan secara cepat dan terukur.
Berikut delapan program hasil terbaik cepat yang tertera dalam lampiran Perpres 79/2025:
Makan siang dan susu gratis di sekolah, pesantren, serta bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil.
Pemeriksaan kesehatan gratis, penuntasan kasus TBC, dan pembangunan rumah sakit lengkap di setiap kabupaten.
Baca Juga: Kenaikan Gaji PNS 2025 Dipertimbangkan, Pemerintah Akui Banyak Faktor yang Harus Dikaji
Peningkatan produktivitas pertanian melalui pembangunan lumbung pangan di desa, daerah, dan nasional.
Pembangunan sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten serta renovasi sekolah.
Perluasan program kesejahteraan sosial, termasuk kartu usaha untuk penanganan kemiskinan absolut.
Kenaikan gaji ASN, guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, TNI, Polri, dan pejabat negara.
Pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, penyaluran BLT, dan penyediaan rumah murah untuk milenial, Gen Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Pembentukan badan penerimaan negara dan peningkatan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga 23 persen.
Masuknya poin kenaikan gaji dalam program prioritas ini menambah keyakinan bahwa pemerintah menempatkan aspek kesejahteraan aparatur negara sebagai bagian dari strategi percepatan pembangunan nasional.
Kemenpan RB: Belum Dibahas Pemerintah
Meskipun sinyal dari Perpres cukup kuat, Kemenpan RB menyatakan bahwa rencana kenaikan gaji ASN 2026 masih belum dibahas pemerintah. Langkah konkret baru akan dilakukan setelah Kementerian Keuangan menyelesaikan kajian mendalam terhadap dampak fiskal dari usulan tersebut.
Pemerintah menilai bahwa kebijakan penyesuaian gaji tidak bisa diambil secara tergesa-gesa mengingat beban APBN, kondisi ekonomi nasional, serta tantangan global yang berpengaruh terhadap kesehatan fiskal negara.
Keputusan Masih Ditunggu ASN
Dengan berbagai dinamika tersebut, para ASN diminta untuk menunggu keputusan resmi pemerintah. Meski peluangnya terbuka, kebijakan ini masih berada dalam tahap kajian. Pemerintah memastikan bahwa setiap keputusan terkait penyesuaian gaji akan mempertimbangkan keberlanjutan anggaran dan efektivitas implementasinya.
Bagi jutaan aparatur negara, tahun 2026 menjadi harapan baru apabila rencana kenaikan gaji benar-benar terealisasi. Namun sampai sekarang, keputusan final masih berada di tangan pemerintah pusat dan akan diumumkan setelah seluruh analisis selesai dilakukan.
Editor : Findika Pratama