BLITAR – Polemik terkait kinerja Pertamina kembali menjadi sorotan publik setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kekecewaannya dalam rapat bersama anggota DPR. Ia menegaskan bahwa Indonesia sudah puluhan tahun gagal membangun kilang minyak baru, sehingga negara terus bergantung pada impor, termasuk dari Singapura.
Purbaya mengaku pernah menekan Pertamina sejak 2018 agar segera membangun kilang baru. Bahkan kala itu, BUMN energi tersebut berjanji akan mendirikan tujuh kilang baru dalam lima tahun, namun hingga kini tidak satu pun terealisasi. Kondisi inilah yang membuat Purbaya menilai pengawasan terhadap Pertamina harus diperketat karena berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi negara.
Janji Kilang yang Tak Pernah Jadi Kenyataan
Dalam penjelasannya, Purbaya menyebut bahwa Indonesia merupakan negara berpenduduk hampir 300 juta jiwa. Ironisnya, negeri sebesar ini justru mengimpor produk minyak dari negara kecil seperti Singapura, dengan populasi kurang dari 30 juta. Hal ini terjadi karena Indonesia tidak memiliki kilang baru sejak dekade 1970-an.
Baca Juga: Internet Rakyat Rp100.000: 3 Wilayah Resmi Kebagian Akses Cepat 5G, Ini Penjelasan Lengkapnya
Kilang Balikpapan, Cilacap, Dumai, dan Plaju semuanya merupakan peninggalan puluhan tahun lalu. Satu-satunya kilang yang dianggap “baru” adalah Balongan yang berdiri tahun 1994, lebih dari 30 tahun silam. Sejak itu, upgrade dilakukan di beberapa lokasi, namun pembangunan kilang baru dari nol tak pernah terjadi.
Lebih jauh, Purbaya mengungkap bahwa pada 2018 pernah muncul investor asal Tiongkok yang bersedia membiayai pembangunan kilang dengan skema bangun-operasi-serah selama 30 tahun. Namun usulan tersebut ditolak Pertamina dengan alasan “over capacity” karena mereka mengklaim sedang membangun tujuh kilang. Faktanya hingga hari ini, tak satu pun yang terwujud.
Ledakan Kilang Memperburuk Kepercayaan Publik
Tidak hanya soal janji proyek, rentetan kebakaran dan ledakan kilang Pertamina juga menjadi sorotan. Dalam beberapa tahun terakhir, insiden terjadi berulang mulai dari Cilacap, Balongan, Plumpang, hingga Dumai.
Yang memicu perhatian, sehari setelah pernyataan keras Purbaya, kilang Pertamina Dumai kembali terbakar. Publik pun mempertanyakan standar HSE (Health, Safety, Environment) yang seharusnya melekat pada industri berisiko tinggi seperti migas.
Ledakan berulang tak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga mengganggu suplai BBM nasional hingga mendorong peningkatan impor. Kondisi ini semakin membebani APBN karena subsidi BBM harus terus digelontorkan.
Dampak Ekonomi: Rupiah Tertekan, Subsidi Membengkak
Ketergantungan impor membuat APBN rentan. Setiap pembelian minyak harus dibayar menggunakan dolar AS. Ketika impor naik, kebutuhan dolar meningkat, sehingga rupiah tertekan. Kondisi ini menurut Purbaya, menciptakan siklus “merugikan” yang membuat Indonesia berjalan di tempat.
Ia menegaskan bahwa negara seharusnya fokus mengurangi beban subsidi dan memastikan subsidi yang ada lebih tepat sasaran. Namun tanpa peningkatan kapasitas kilang, beban impor sulit dikendalikan.
Perbandingan dengan Nigeria: Mafia Migas Jadi Sorotan
Dalam video itu juga disinggung perbandingan dengan negara-negara yang memiliki masalah serupa, seperti Nigeria. Negara Afrika tersebut merupakan produsen minyak besar, tetapi tetap mengimpor BBM karena kilangnya sering meledak akibat permainan mafia migas.
Fenomena ini dinilai mirip dengan yang terjadi di Indonesia. Banyak pihak menduga bahwa minimnya pembangunan kilang baru sengaja dipertahankan agar impor tetap berjalan, sehingga membuka peluang permainan di balik harga dan volume BBM bersubsidi.
Di Balik Seruan Purbaya: Reformasi Migas Mendesak
Purbaya menegaskan bahwa dirinya bukan hanya “juru bayar”, tetapi akan memastikan setiap proyek Pertamina dijalankan sesuai rencana. Jika tidak, ia membuka kemungkinan memotong anggaran atau mengganti pengawas proyek.
Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai menaruh perhatian serius pada reformasi tata kelola migas. Publik kini menunggu apakah pernyataan tersebut akan berujung pada tindakan konkret atau sekadar wacana seperti tahun-tahun sebelumnya.
Tanpa perbaikan mendasar, Indonesia akan terus bergantung pada impor BBM. Sementara kebijakan subsidi yang boros akan menahan ruang fiskal dan membebani generasi mendatang. Di tengah ketidakpastian global dan tekanan kurs, pembangunan kilang baru seharusnya menjadi prioritas nasional.
Editor : Axsha Zazhika