BLITAR – Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2026 sontak memantik perhatian publik. Dalam sebuah wawancara, Purbaya secara terbuka menyatakan siap dipecat jika target ambisius tersebut tidak tercapai. Sikap berani itu memunculkan perdebatan besar: apakah target pertumbuhan ekonomi 6% realistis atau justru bombastis?
Dalam video yang beredar, Purbaya menegaskan bahwa ia ingin mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas target APBN yang berada di kisaran 5,4 persen. Menurutnya, Indonesia membutuhkan tantangan besar agar bisa naik kelas.
“Kalau tidak kecapai, saya dipecat. Tapi tanpa challenge tidak menarik,” ujarnya. Purbaya bahkan menyebut bahwa pertumbuhan di kisaran 8 persen bisa tercapai dalam beberapa tahun ke depan dengan strategi yang tepat dan kerja keras semua sektor.
Menurutnya, menjaga pasar domestik agar dikuasai produsen dalam negeri, memperkuat mesin pertumbuhan, serta memperbaiki iklim investasi menjadi kunci. Dengan permintaan domestik yang menyumbang sekitar 90 persen perekonomian, Purbaya optimistis akselerasi bisa dilakukan.
Untuk menjawab pertanyaan itu, TV One menghadirkan dua ekonom: Luki Bayu Purnomo dari Universitas Marsekal Suryadarma dan Ahmad Nur Hidayat, analis kebijakan publik UPN Veteran Jakarta.
Ekonom Luki menilai target pertumbuhan ekonomi 6% bukan sesuatu yang mustahil. Ia memaparkan beberapa indikator yang justru mendukung optimisme tersebut.
Pertama, harga minyak dunia mengalami penurunan signifikan, dari kisaran 80 dolar per barel di awal tahun menjadi sekitar 59 dolar minggu lalu. Penurunan harga minyak ini menurunkan tingkat spekulasi global dan menguatkan ketertarikan investor pada instrumen finansial.
Kedua, indeks harga saham gabungan (IHSG) yang naik dari 7.800–7.900 menjadi 8.414 menunjukkan kepercayaan pasar yang meningkat. Stabilitas rupiah terhadap dolar AS juga dinilai cukup baik.
Melihat data historis, Luki mengingatkan bahwa pertumbuhan 6 persen pernah dicapai pada 2010. Meski situasi ekonomi tidak identik, pola dukungan terhadap sektor swasta saat itu mirip dengan kebijakan saat ini. Dengan kombinasi dorongan pemerintah dan swasta, ia menilai target 6 persen bahkan bisa naik menjadi 6,5 hingga 6,7 persen.
Namun, pandangan berbeda disampaikan Ahmad Nur Hidayat. Menurutnya, target tersebut terlalu berani, bahkan cenderung bombastis jika melihat kondisi ekonomi global dan domestik saat ini.
Ia menyoroti tingkat ketidakpastian global yang meningkat 50 persen akibat perang Ukraina, konflik Gaza, serta perlambatan ekonomi dunia. Lebih mencemaskan lagi, ketidakpastian ekonomi Indonesia berada pada level tertinggi dalam sejarah sejak 1952, mencapai 1,2.
Ahmad juga menyoroti persoalan daya beli masyarakat yang masih melemah. Meski inflasi relatif terkendali, harga kebutuhan pokok tetap dirasakan tinggi oleh masyarakat kelas bawah. Data BPS bahkan menunjukkan penurunan kelas menengah hingga 10 juta orang, yang membuat konsumsi rumah tangga—motor utama pertumbuhan ekonomi—tertahan.
Menurutnya, tanpa perbaikan daya beli, perluasan lapangan kerja, dan percepatan investasi, target pertumbuhan ekonomi 6% akan menjadi sangat berat.
Meski memberikan kritik, Ahmad mengapresiasi sikap Purbaya yang terbuka dan penuh tantangan. Menurutnya, target ambisius dapat meningkatkan kinerja birokrasi, tetapi harus dibarengi dengan strategi konkret dan realistis.
Ia menegaskan bahwa penciptaan lapangan kerja tidak bisa dicapai secara instan. Investasi butuh proses panjang mulai dari perencanaan, pembangunan pabrik, hingga distribusi tenaga kerja. Tanpa terobosan kebijakan yang tidak biasa, target ini sulit dicapai hanya dalam satu tahun.
Sementara itu, publik kini menunggu apakah keberanian Purbaya memasang badan akan sebanding dengan kesiapan pemerintah dalam menghadirkan kebijakan transformatif.
Perdebatan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 6 persen berada di persimpangan antara peluang dan risiko. Di satu sisi, indikator pasar memberi harapan. Namun di sisi lain, tantangan struktural seperti daya beli masyarakat, ketidakpastian global, dan lambatnya penyerapan tenaga kerja menuntut kerja luar biasa.
Yang jelas, pernyataan berani Purbaya telah mengundang sorotan dan akan menjadi salah satu isu ekonomi paling panas menjelang 2026.
Editor : Anggi Septiani