BLITAR – Nama Purbaya kembali menjadi sorotan publik setelah berbagai kebijakan cepatnya sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian menimbulkan perdebatan luas. Dalam diskusi di program Dua Sisi, sejumlah pengamat menilai langkah Purbaya selama dua bulan terakhir menunjukkan perubahan signifikan dalam pola pengelolaan ekonomi nasional. Meski demikian, beberapa pihak menilai sebagian efek kebijakan itu belum dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pembahasan mengenai Purbaya mengemuka ketika pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa kebijakan 2 bulan seharusnya bisa menunjukkan hasil nyata jika diarahkan pada satu fokus. Namun, pernyataan itu langsung ditanggapi dengan argumentasi berbeda oleh narasumber lain yang menilai gebrakan Purbaya justru sudah terlihat jelas, terutama pada sektor likuiditas dan perbankan.
Salah satu kebijakan paling menonjol dari Purbaya adalah penarikan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia untuk didorong masuk ke perbankan agar segera disalurkan melalui kredit. Dua bank besar, yakni Bank Mandiri dan BRI, disebut telah menyerap 100 persen dana tersebut. Bank Syariah Indonesia (BSI) juga telah menyerap sekitar 95 persen. Kebijakan ini disebut berhasil menekan suku bunga khusus yang sebelumnya hanya dinikmati pemilik deposito besar.
Turunkan Suku Bunga, Kredit UMKM Digenjot
Primus, salah satu panelis, menjelaskan bahwa Purbaya mengawasi langsung penyaluran dana kredit ke sektor produktif. Ia bahkan mengingatkan agar bank-bank tidak terjebak pada kredit dolar atau hanya menyasar konglomerat.
Purbaya meminta agar kredit benar-benar mengalir ke sektor UMKM. Menurut Primus, sejauh ini suku bunga kredit berhasil turun, dan penyaluran kredit meningkat di sejumlah bank. Dampak kebijakan ini juga dirasakan oleh perbankan swasta, meski dengan intensitas berbeda.
Namun yang menarik, menurut data lapangan, sebagian besar penerima kredit adalah ibu-ibu yang membeli emas sebagai instrumen investasi rumah tangga. Primus menegaskan bahwa masyarakat akar rumput pun sudah merasakan efek likuiditas yang meningkat.
Purbaya Dinilai Pro-Rakyat dan Berbasis Data
Panelis lain, Emrus Sihombing, menilai bahwa gaya kepemimpinan Purbaya berbeda karena ia bekerja berdasarkan data dan riset. Ia mengenal Purbaya sejak awal 2000-an sebagai peneliti yang memegang data kuat sebelum mengambil keputusan.
Emrus menilai bahwa Purbaya bukan tipikal ekonom selebritas yang sibuk pencitraan, melainkan teknokrat yang mendorong kebijakan pro-rakyat. Salah satunya adalah langkah menurunkan special rate deposito tinggi yang selama ini menguntungkan kelompok kaya.
Dalam berbagai kesempatan, Purbaya diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen pada 2029 atau 2030, bukan sekadar angka optimistis tanpa dasar.Kritik dan Perbandingan dengan Sri Mulyani
Meski banyak mendapat dukungan, tak sedikit pihak yang memberi catatan. Trubus menilai bahwa sebagian kebijakan Purbaya masih bersifat inkremental atau melanjutkan program yang telah berjalan sebelumnya. Ia mencontohkan bahwa masih ada langkah-langkah yang belum menyentuh kebutuhan publik secara langsung.
Perbandingan dengan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mencuat. Beberapa pihak menilai gaya Sri Mulyani lebih konservatif dan fokus pada stabilitas, sementara Purbaya dianggap agresif mengejar pertumbuhan. Perdebatan ini memunculkan berbagai istilah seperti “autentic populism”, yang menurut Emrus sering dipakai untuk mendiskreditkan pejabat baru.
Namun Primus menilai bahwa membangun narasi bahwa Menteri Keuangan hanyalah “kasir negara” merupakan kesalahan besar. Ia menegaskan bahwa kebijakan keuangan adalah bagian dari manajemen ekonomi nasional yang membutuhkan pendekatan ilmiah.
Optimisme Tinggi vs Risiko Krisis Global
Di akhir program, panelis mengingatkan bahwa meski kebijakan Purbaya mendorong pertumbuhan cepat, tetap diperlukan kewaspadaan. Risiko krisis global bisa muncul sewaktu-waktu dan harus diantisipasi dengan kebijakan yang hati-hati.
Meski begitu, optimisme publik terhadap Purbaya tercatat cukup tinggi. Ia bahkan disebut sebagai “hero ekonomi” dalam dua bulan pertama masa jabatannya. Meski begitu, para pengamat menegaskan bahwa masyarakat harus terus mengawasi jalannya kebijakan agar berdampak nyata dan berkelanjutan.
Editor : Bherliana Naysila Putri Suwandi