BLITAR-Isu mengenai rapel pensiunan kembali viral di media sosial setelah sejumlah konten kreator mengklaim bahwa pencairan rapel hingga belasan juta rupiah akan dilakukan pada akhir 2025. Dalam unggahan tersebut, disebut-sebut bahwa semua pensiunan PNS, TNI, dan Polri akan menerima “rapel besar” yang dihitung sejak Januari 2024. Klaim ini sontak memicu antusiasme sekaligus kebingungan para pensiunan di berbagai daerah, termasuk di Blitar.
Namun, PT TASPEN memberikan klarifikasi tegas bahwa informasi tersebut tidak benar. Dalam pernyataan resmi yang dirilis 17 November 2025, TASPEN Kediri menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan Pemerintah terkait penetapan, penyesuaian, maupun kenaikan pensiun pokok bagi pensiunan PNS, purnawirawan TNI-Polri, maupun penerima tunjangan negara lainnya.
TASPEN menyebut klarifikasi ini penting disampaikan agar masyarakat tidak terjebak pada kabar spekulatif yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Pihak perusahaan menekankan bahwa seluruh kebijakan pensiun sepenuhnya berada di bawah kewenangan Pemerintah dan baru akan diumumkan secara resmi jika telah ditetapkan. Karena itu, informasi mengenai rapel pensiunan cair yang beredar di media sosial dipastikan tidak memiliki dasar yang valid.
Dalam penjelasannya, TASPEN juga menyinggung soal rumor besaran rapel yang diklaim mencapai nilai tertentu tanpa memperhitungkan faktor teknis. Menurut mereka, besaran rapel—jika suatu saat ditetapkan Pemerintah—akan sangat bergantung pada golongan, masa kerja, dan regulasi yang berlaku. Dengan kata lain, tidak semua pensiunan akan menerima nominal yang sama, apalagi yang disebut-sebut sebagai “rapel maksimal”.
Selain meluruskan isu viral tersebut, TASPEN menegaskan komitmennya dalam memberikan layanan prima berbasis prinsip 5T (Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempat). Prinsip ini menjadi pedoman pelayanan agar proses administrasi pensiun tetap akurat, terukur, dan minim kesalahan.
Terkait regulasi, TASPEN mengacu pada PP Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur penetapan pensiun pokok mulai 1 Januari 2024. Namun hingga pertengahan November 2025, belum ada keputusan baru mengenai:
- Kenaikan pensiun pokok PNS
- Pensiun Purnawirawan TNI dan Polri
- Tunjangan Kehormatan
- Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan dan Kemerdekaan
- Janda, Warakawuri, atau Duda penerima manfaat
TASPEN juga menegaskan bahwa belum ada instruksi Pemerintah terkait pembayaran rapelan pensiunan, sehingga masyarakat diminta tidak mempercayai kabar yang beredar tanpa sumber resmi.
Perusahaan mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap informasi yang tidak diverifikasi. Untuk mendapatkan data valid terkait pensiun, TASPEN menyarankan masyarakat mengakses kanal resmi, termasuk Call Center 1500 919, situs taspen.co.id, dan akun media sosial resmi.
Dengan adanya klarifikasi ini, TASPEN berharap masyarakat dapat lebih bijak dan menunggu pengumuman resmi Pemerintah jika terdapat kebijakan baru terkait pensiun.
Editor : Ichaa Melinda Putri