BLITAR – Skema pensiun ASN 2025 tengah dimatangkan pemerintah seiring meningkatnya jumlah penerima pensiun dari tahun ke tahun. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa reformasi ini dilakukan untuk menjawab lonjakan beban APBN yang terus membengkak akibat meningkatnya jumlah pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Kajian ini kembali menempatkan skema pensiun ASN 2025 sebagai isu nasional yang menjadi perhatian jutaan aparatur negara.
Astara Primanto Bakti, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, memaparkan bahwa desain baru dalam skema pensiun ASN 2025 perlu mempertimbangkan pemanfaatan iuran pensiun yang selama ini terkumpul. Ia menilai, akumulasi dana yang dikelola PT Taspen berpotensi ikut digunakan sebagai bagian dari pembiayaan manfaat pensiun, sehingga tidak seluruhnya dibebankan pada APBN. Kebijakan ini menjadi penting mengingat setiap tahun jumlah penerima pensiun bertambah drastis.
Dalam catatannya, Astara menjelaskan bahwa penerima pensiun yang dibayar pemerintah naik rata-rata 3,1 persen atau sekitar 116 ribu jiwa tiap tahunnya. Peningkatan jumlah pensiunan ini menjadi salah satu faktor utama yang memicu pembahasan serius mengenai skema pensiun ASN 2025, terutama untuk mencegah tekanan panjang terhadap keuangan negara.
Data DJPB menunjukkan, pada tahun 2020 jumlah penerima pensiun mencapai 3,26 juta jiwa. Angka ini naik menjadi 3,33 juta pada 2021, lalu meningkat menjadi 3,42 juta pada 2022. Tren serupa berlanjut pada 2023 yang mencatat 3,55 juta jiwa dan pada 2024 mencapai 3,65 juta jiwa.
Proyeksinya bahkan lebih mencengangkan. Pada 2025, jumlah penerima diperkirakan menyentuh 3,76 juta. Tahun 2026 diprediksi mencapai 3,87 juta jiwa, dan pada 2027 menembus 4 juta jiwa. Pada 2028 jumlahnya melonjak menjadi 4,12 juta jiwa, hingga akhirnya pada 2029 diperkirakan mencapai 4,25 juta jiwa.
Kenaikan ini tak hanya menambah daftar panjang pensiunan, tetapi juga meningkatkan nominal pembayaran pensiun dari tahun ke tahun. Saat ini, iuran ASN yang dipotong dari gaji setiap bulan dikelola Taspen untuk manfaat jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan kematian. Namun, pembayaran pensiun bulanan yang diterima ASN sepenuhnya masih menjadi beban APBN.
Di sisi lain, pemerintah berupaya menjaga stabilitas keuangan melalui kebijakan penempatan kas negara di bank-bank Himbara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa penempatan kas sebesar Rp200 triliun pada triwulan III 2025 telah meningkatkan likuiditas dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Peningkatan uang primer sebesar 13,2 persen menunjukkan likuiditas membaik. Sementara uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh 8 persen pada September 2025. Purbaya optimistis kebijakan ini dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 hingga 5,5 persen.
Bank Indonesia (BI) juga memperluas transaksi menggunakan mata uang lokal sebagai langkah mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa kerja sama pembayaran lintas negara melalui QRIS antarnegara kini telah terhubung dengan Malaysia, Thailand, dan Singapura, dan segera diperluas ke Jepang serta Tiongkok melalui uji coba sandbox.
BI juga menyiapkan kerja sama baru dengan Korea Selatan untuk memperkuat integrasi sistem pembayaran internasional. Upaya ini ditujukan untuk menjaga stabilitas rupiah sekaligus mendorong efisiensi transaksi lintas batas.
Dari sektor perdagangan, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa negosiasi tarif resiprokal dengan Amerika Serikat memasuki tahap akhir dan ditargetkan selesai pada November ini. Indonesia berharap pengenaan tarif 0 persen dapat diberlakukan pada komoditas unggulan seperti sawit, kakao, dan karet.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut memicu kenaikan harga telur ayam ras dan daging ayam ras yang menyebabkan inflasi pada Oktober 2025. Telur ayam ras mengalami inflasi 4,43 persen dan daging ayam ras naik 1,13 persen.
Editor : Anggi Septiani