Dalam paparannya, pemerintah menyebut bahwa transfer ke daerah memiliki peran penting sebagai stimulus ekonomi. Daya beli masyarakat yang saat ini menunjukkan tren positif—dengan indeks keyakinan konsumen (IKK) naik dari 90 ke 96—menjadi salah satu indikator membaiknya sentimen publik terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, pemerintah pusat menilai percepatan TKD akan memperkuat momentum tersebut dan mempercepat distribusi kesejahteraan.
Pemerintah menegaskan bahwa mekanisme baru percepatan transfer ke daerah tidak akan diberlakukan mulai tahun depan. Hal ini karena pemerintah daerah dinilai belum terbiasa dengan sistem baru tersebut. “Tahun depan belum siap. Sistemnya juga belum siap. Kita akan sosialisasikan dulu sepanjang 12 bulan,” ujar pejabat kementerian terkait.
Saat ini pemerintah sedang melakukan pelatihan internal dan finalisasi aturan teknis agar pemda tidak lagi menumpuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam jumlah besar di awal tahun. Dengan mekanisme transfer lebih cepat, pemda diharapkan langsung dapat mengeksekusi belanja tanpa menunggu kuota anggaran menumpuk.
Salah satu terobosan yang sedang disusun pemerintah adalah menutupi kebutuhan pendapatan pusat di awal tahun melalui penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) jangka pendek. Instrumen ini bisa diterbitkan dengan tenor 1 hingga 4 bulan.
Langkah tersebut dinilai lebih efektif daripada menahan uang di perbankan yang justru memperlambat laju ekonomi. “Lebih baik uangnya habis di awal tahun. Minggu pertama atau tanggal dua pemda sudah dapat uangnya,” jelas pejabat itu. Sistem SPN jangka pendek juga sedang disosialisasikan agar pasar terbiasa dengan ritmenya.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi kuartal IV mencapai 5,5 persen. Karena itu, seluruh kementerian dan pemerintah daerah diminta mempercepat belanja anggaran. “Tujuannya hanya satu: anggarannya cepat terserap,” tegasnya.
Pejabat tersebut menegaskan bahwa pemerintah tidak sedang mencari-cari kesalahan kementerian atau lembaga lain. Sebaliknya, pemerintah berfokus membantu percepatan program agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. “Saya datang untuk bantu percepat belanja, bukan menilai program jelek atau bagus.”
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga merespons beberapa isu lain, termasuk permintaan asosiasi dosen ASN terkait tunjangan tertentu. Namun pejabat kementerian mengaku belum mendapatkan informasi lengkap dan akan mempelajarinya terlebih dahulu.
Ketika ditanya soal realisasi anggaran koperasi desa (Kopdes) yang dikabarkan mencapai Rp200 triliun, pemerintah menyebut belum menerima laporan resmi. “Saya belum dapat laporan, jadi belum tahu,” ujarnya singkat.
Dengan meningkatnya IKK dan sentimen publik yang kembali positif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo, pemerintah menilai kebijakan percepatan transfer ke daerah akan menjadi penopang utama ekonomi 2026. Sistem baru TKD diyakini membuat perputaran anggaran lebih efisien dan mendorong belanja daerah lebih cepat.
Pemerintah optimistis kebijakan tersebut akan memberi tambahan energi bagi perekonomian. Bahkan dorongan dari pemda diperkirakan akan lebih kuat daripada tahun-tahun sebelumnya karena anggaran bisa terserap sejak awal tahun tanpa hambatan teknis.
“Harusnya dengan sistem seperti itu, anggaran 100 persen bisa terserap di tahun 2026,” tegas pejabat tersebut.
Pemerintah berkomitmen terus memperkuat sinergi antara pusat dan daerah sekaligus memastikan anggaran negara tersalurkan tepat waktu. Dengan skema baru TKD, pemerintah berharap roda ekonomi bergerak lebih cepat, daya beli masyarakat terjaga, dan program pemerataan berjalan lebih efisien.
Editor : Anggi Septiani