BLITAR KAWENTAR – Informasi tentang pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada November 2025 kembali ramai beredar di media sosial. Sejumlah konten viral menyebutkan akan ada penyaluran BSU lanjutan untuk pekerja dengan gaji maksimal 3,5 juta rupiah per bulan. Kabar ini sontak memicu antusiasme masyarakat, khususnya pekerja sektor formal yang berharap mendapatkan bantuan tambahan di akhir tahun.
Namun, Kementerian Ketenagakerjaan telah secara tegas mengklarifikasi bahwa tidak ada penyaluran BSU pada bulan November 2025. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli telah mengonfirmasi bahwa program BSU untuk tahun anggaran 2025 telah selesai sepenuhnya dengan distribusi terakhir terjadi pada bulan Agustus.
Program BSU 2025 Sudah Berakhir
Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa BSU 2025 merupakan program sementara yang dirancang untuk memberikan dukungan dalam periode tertentu, bukan program permanen. Program ini telah disalurkan secara bertahap pada bulan Juni dan Juli dengan total bantuan sebesar 600 ribu rupiah per penerima, yang merupakan akumulasi dari 300 ribu rupiah per bulan selama 2 bulan.
Baca Juga: Bawaslu-Dispendukcapil Kabupaten Blitar Masih Temukan NIK Ganda Warga, Ini Kronologinya
Menteri Yasirli mengklarifikasi secara langsung bahwa tidak ada arahan lebih lanjut atau rencana untuk fase kedua BSU. Beliau memperingatkan seluruh masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi atau berita palsu yang beredar luas di media sosial maupun platform lainnya.
TASPEN Tegaskan Belum Ada Keputusan Pemerintah
Menanggapi maraknya informasi tidak akurat terkait bantuan dan tunjangan yang beredar di masyarakat, PT TASPEN kembali menegaskan posisinya melalui pernyataan resmi yang dirilis pada 17 November 2025. TASPEN menekankan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan pemerintah mengenai penetapan, penyesuaian, maupun kenaikan pensiun pokok bagi para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Purnawirawan TNI dan Polri, serta penerima berbagai jenis tunjangan negara lainnya.
Penegasan ini disampaikan sebagai respons atas beredarnya informasi yang dinilai tidak akurat dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. TASPEN menilai penting untuk memberikan klarifikasi agar para pensiunan dan keluarganya tidak terpengaruh oleh kabar yang belum dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga: Empat Warga Kota Blitar Harus Direhabilitasi usai Kecanduan Konsumsi Narkoba
Belum Ada Instruksi Pembayaran Rapelan
TASPEN menegaskan bahwa sampai pertengahan November 2025, tidak terdapat keputusan baru dari pemerintah terkait kenaikan pensiun pokok PNS, pensiun Purnawirawan TNI dan Polri, serta berbagai jenis tunjangan lainnya. TASPEN mengonfirmasi bahwa belum ada instruksi resmi dari pemerintah mengenai pembayaran rapelan gaji pensiunan, sehingga informasi mengenai pencairan rapelan yang beredar di masyarakat dipastikan tidak benar.
TASPEN menjelaskan bahwa besaran rapel sangat bergantung pada faktor seperti golongan, masa kerja, dan aturan yang berlaku, sehingga tidak semua akan mendapatkan nominal maksimal.
Imbauan Waspada Penipuan
Kementerian Ketenagakerjaan mendesak masyarakat untuk tetap waspada dan tidak mempercayai informasi dari sumber tidak resmi di media sosial. Masyarakat juga diimbau untuk tidak berbagi data pribadi sensitif seperti NIK, nomor rekening bank, atau kode OTP dengan pihak yang tidak berwenang guna mencegah penipuan online dan pencurian identitas.
Baca Juga: Kejari Blitar Musnahkan Barang Bukti Narkotika-Miras Hasil Perkara Diputus Inkrah
TASPEN turut mengimbau masyarakat agar selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi seperti Call Center TASPEN 1500 919, situs www.taspen.co.id, atau situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Dengan klarifikasi ini, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menerima informasi dan terhindar dari berita palsu yang merugikan. (*)
Editor : Rahma Nur Anisa