BLITAR - Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meminta dukungan kepala daerah se-Bali untuk mempercepat sertipikasi tanah. Hal itu ia sampaikan dalam Rakor bersama bupati dan wali kota se-Bali di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (26/11/2025). Ia menekankan pentingnya pemutakhiran data pertanahan agar tidak terjadi sengketa atau tumpang tindih lahan.
Nusron meminta pemerintah daerah segera mengumpulkan lurah serta RT/RW untuk mendata masyarakat yang masih memiliki sertipikat terbitan 1997 ke bawah. Mereka diminta memutakhirkan data ke Kantor Pertanahan agar seluruh informasi tanah menjadi akurat.
Ia juga meminta pembebasan BPHTB bagi masyarakat sangat miskin dan miskin agar proses sertipikasi tanah tidak terhambat. Menurutnya, kebijakan ini berada dalam kewenangan gubernur dan dapat mencegah potensi perampasan lahan. Hingga kini, masih ada sekitar 13 persen tanah di Bali yang belum bersertipikat meski seluruh bidang telah terdaftar.
Dalam paparan lainnya, Nusron menyebut manfaat ekonomi sertipikasi tanah terlihat dari meningkatnya penerimaan BPHTB dan nilai Hak Tanggungan. Tahun lalu BPHTB mencapai Rp1,438 triliun, sedangkan hingga Oktober 2025 sudah mencapai Rp1,290 triliun. Nilai Hak Tanggungan juga naik dari Rp27 triliun menjadi Rp36,3 triliun.
Rakor tersebut dihadiri Gubernur Bali I Wayan Koster, para bupati dan wali kota se-Bali, serta jajaran Kementerian ATR/BPN.(*)
Editor : Anggi Septian A.P.