BLITAR - Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjadi pembicara kunci dalam Munas Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) 2025, Selasa (25/11/2025). Ia mengingatkan para surveyor untuk menjaga integritas agar tidak dimanfaatkan pihak yang mencari keuntungan melalui praktik pertanahan yang tidak fair dan tidak transparan.
Dalam sambutannya, Nusron menyinggung kasus “Pagar Laut” yang ramai dibahas pada awal masa jabatannya. Ia menilai fenomena itu tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan oknum surveyor, mengingat tanah merupakan sumber daya yang tidak dapat diciptakan manusia sehingga godaan penyimpangan selalu muncul.
Nusron menjelaskan bahwa sektor agraria memiliki nilai strategis sehingga instrumen pengambil keputusan dan pelaksana teknis sangat penting. Pejabat ATR/BPN berperan sebagai pengambil keputusan, sementara surveyor berada di garis awal proses pertanahan dan menjadi kunci validitas data fisik.
Ia menegaskan bahwa kejahatan pertanahan atau mafia tanah hampir selalu bermula dari proses pengukuran. Rekayasa bisa terjadi pada aspek fisik maupun aspek pengakuan, mulai dokumen yuridis hingga administrasi lain, namun seluruh klaim tidak akan berdiri jika informasi fisik tanah kuat dan akurat.
Nusron menyampaikan harapan besar kepada MASKI sebagai mitra strategis ATR/BPN dalam memperbaiki manajemen pertanahan. Dengan ratusan anggota di 26 provinsi, MASKI didorong memperkuat land tenure dan administrasi pertanahan. Seusai acara, Nusron meninjau booth peralatan survey lapangan didampingi sejumlah pejabat ATR/BPN. (*)
Editor : Anggi Septian A.P.