BLITAR - Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan transformasi layanan pertanahan harus berjalan seiring perubahan perilaku masyarakat. Ia menyampaikan bahwa 75–80 persen pekerjaan Kementerian ATR/BPN berkaitan dengan pelayanan publik sehingga prinsip kecepatan dan kebersihan layanan wajib dijaga. Dua isu utama yang harus diselesaikan ialah proses layanan yang lama dan praktik pungutan liar.
Dalam arahannya kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Bali, Nusron menyebut generasi pemohon layanan kini tumbuh dengan budaya digital serta kritis terhadap aturan dan pelayanan publik. Mereka tidak mentoleransi percepatan berbayar dan mudah menyuarakan keluhan melalui media sosial. Karena itu, perubahan menyeluruh harus dilakukan untuk menjawab kebutuhan tersebut.
Nusron menekankan transformasi harus dimulai dari sistem dan SDM. Penyederhanaan proses bisnis, penguatan akuntabilitas, dan digitalisasi layanan menjadi prioritas. Infrastruktur IT dinilai perlu diperkuat karena proses yang ada saat ini sudah tidak relevan. Saat ini layanan HT dan roya telah digital, dan berikutnya layanan peralihan hak juga akan diterapkan secara elektronik.
Provinsi Bali menyumbang 4 persen dari total 7 juta berkas layanan per tahun sehingga SDM memegang peran penting dalam menjaga kualitas layanan. Nusron meminta seluruh jajaran terus meningkatkan kompetensi agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman dan mampu memberikan layanan cepat, bersih, dan transparan.
Kegiatan pembinaan ini diawali laporan kinerja dari Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali I Made Daging, serta diikuti para pejabat administrator dan pengawas. Nusron hadir bersama Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian.(*)
Editor : Anggi Septian A.P.