BLITAR - Sertifikat tanah elektronik kini makin ramai dibicarakan setelah pemerintah secara bertahap mengganti sertifikat fisik berbentuk buku menjadi satu lembar dokumen digital. Meski kebijakan ini sudah berjalan, masih banyak masyarakat yang belum benar-benar memahami seperti apa bentuk sertifikat tanah elektronik dan apa perbedaannya dengan sertifikat lama.
Tidak sedikit pemilik tanah yang masih bertanya-tanya, apakah sertifikat tanah elektronik tetap sah, apakah lebih aman, dan bagaimana cara mengakses datanya jika hanya selembar kertas. Padahal, perubahan ini menjadi bagian dari reformasi besar layanan pertanahan yang digagas Kementerian ATR/BPN untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, aman, dan transparan.
Berbeda dengan sertifikat konvensional yang berupa buku tebal dengan banyak halaman, sertifikat tanah elektronik hanya dicetak satu lembar bolak-balik. Namun, jangan tertipu oleh tampilannya yang ringkas, karena seluruh informasi kepemilikan sebenarnya tersimpan secara digital di dalam sistem negara melalui “brankas elektronik” masing-masing pemegang hak.
Perbedaan Fisik yang Paling Mencolok
Jika sertifikat lama tampil berwarna-warni dan berbentuk buku, sertifikat elektronik tampil sederhana dengan satu warna dominan kecokelatan. Di bagian atas tertera lambang Garuda serta logo Kementerian ATR/BPN dalam satu warna.
Pada bagian atas dokumen juga tercantum edisi sertifikat dan jenis layanan, misalnya layanan waris, pemecahan, pengakuan hak, atau perubahan status hak. Edisi ini menunjukkan penerbitan sertifikat elektronik pertama untuk bidang tanah tersebut.
Tak Ada Lagi Nomor Sertifikat, Diganti NIB
Perubahan paling mengejutkan bagi pemilik sertifikat lama adalah hilangnya nomor sertifikat. Sebagai gantinya, kini digunakan Nomor Induk Bidang (NIB) sebagai identitas utama tanah.
NIB terdiri dari 14 digit angka dan menjadi penanda tunggal setiap bidang tanah di Indonesia. Inilah dasar sistem pertanahan digital nasional, sehingga seluruh data aset terintegrasi dalam satu sistem pusat.
Informasi di Dokumen Lebih Ringkas
Pada sertifikat tanah elektronik, alamat lengkap tidak lagi dicantumkan. Yang tertera hanyalah nama kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten, provinsi, serta luas tanah.
Banyak masyarakat merasa janggal karena tidak menemukan alamat detail. Namun, semua informasi rinci tersebut tetap dapat diakses melalui pemindaian QR Code yang tersedia di bagian bawah sertifikat.
QR Code Jadi Kunci Akses Data Lengkap
QR Code pada sertifikat elektronik bukan sekadar ornamen. Saat dipindai, kode ini akan mengarahkan pemilik ke aplikasi resmi “Sentuh Tanahku” untuk melihat seluruh data digital sertifikat.
Lewat aplikasi tersebut, pemegang hak bisa mengakses lokasi detail, riwayat tanah, status hukum, hingga keterangan lengkap tanpa harus datang ke kantor BPN.
Data Pemilik Lebih Terperinci
Bagian pemegang hak memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir pemilik, bahkan porsi kepemilikan jika bidang tanah dimiliki lebih dari satu orang, seperti pada kasus warisan.
Dalam satu sertifikat bisa tercantum beberapa nama beserta persentase pembagian haknya, sehingga pembuktian hukum menjadi lebih jelas dan rinci dibanding sertifikat manual.
Riwayat Tanah Terekam Jelas
Di bagian catatan pendaftaran tercantum riwayat perubahan hak, seperti peningkatan status HGB menjadi Hak Milik atau peralihan karena warisan.
Semua perubahan terekam secara digital sehingga data tidak bisa dimanipulasi sembarangan. Inilah salah satu langkah pemerintah untuk mempersempit ruang gerak mafia tanah.
Peta Digital di Halaman Belakang
Pada halaman belakang sertifikat elektronik terdapat peta bidang tanah yang diarsir menyerupai peta ukur pada sertifikat lama.
Meski tidak mencantumkan alamat, peta ini menunjukkan letak, batas, dan bentuk bidang tanah secara visual.
Bisa Dicetak Ulang Kapan Saja
Jika sertifikat cetak hilang, rusak, atau terbakar, pemilik tidak perlu panik. Sertifikat tanah elektronik dapat dicetak ulang secara mandiri melalui aplikasi resmi karena data aslinya tersimpan di server BPN.
Inilah keunggulan terbesar sistem digital dibanding dokumen fisik yang rawan rusak dan sulit diganti.
Lebih Efisien dan Minim Tatap Muka
Dengan sistem elektronik, kewajiban datang ke kantor pertanahan dapat ditekan hingga 80 persen. Masyarakat cukup memantau proses melalui sistem digital.
Namun, masyarakat tetap diimbau mengawal implementasinya agar tujuan besar reformasi ini benar-benar berjalan sesuai harapan.
Editor : Findika Pratama