BLITAR - Pemerintah akhirnya menetapkan jadwal lengkap hari libur nasional dan cuti bersama Desember 2025 melalui rapat tingkat menteri yang digelar pada Senin, 14 Oktober 2025. Penetapan ini kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan SKB tiga menteri sebagai dasar hukum pelaksanaan libur bagi masyarakat, sektor swasta, dan aparatur pemerintah. Kebijakan ini juga menjadi rujukan dalam penyusunan program kerja sepanjang tahun 2025.
Keputusan terkait cuti bersama Desember 2025 tidak hanya menjadi perhatian publik, tetapi juga pelaku usaha dan lembaga pemerintah yang membutuhkan kepastian perencanaan. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh jadwal libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang hari-hari libur nasional. Dengan demikian, seluruh tanggal yang tercantum dalam SKB ini telah disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa jumlah libur nasional dan cuti bersama sepanjang 2025 mencapai 27 hari, sama seperti tahun 2024. Rinciannya terdiri atas 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama. Termasuk di dalamnya adalah cuti bersama Desember 2025 yang selama beberapa pekan terakhir menjadi sorotan masyarakat karena bertepatan dengan momentum liburan akhir tahun.
Subjudul: Penetapan Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025
Pemerintah menyampaikan bahwa setiap tahun terdapat berbagai usulan penambahan hari libur nasional maupun cuti bersama, terutama yang berkaitan dengan hari besar keagamaan. Namun, pemerintah tetap harus mempertimbangkan berbagai faktor agar jumlah hari libur nasional tidak melampaui batas yang telah diatur dalam Keppres.
Jika ada usulan tambahan hari libur, maka harus dilakukan perubahan Keputusan Presiden terlebih dahulu. Proses tersebut memerlukan evaluasi yang matang agar tidak mengganggu keseimbangan waktu kerja dan aktivitas perekonomian nasional. Oleh sebab itu, daftar cuti bersama, termasuk cuti bersama Desember 2025, telah disesuaikan agar tetap proporsional dan tidak menambah jumlah libur secara berlebihan.
Subjudul: Fleksibilitas Daerah untuk Libur Keagamaan
Pemerintah juga memberikan ruang bagi daerah yang memiliki mayoritas penganut agama tertentu untuk menetapkan libur lokal. Jika terdapat ritual keagamaan yang tidak tercantum dalam SKB, pemerintah daerah dapat menetapkan cuti daerah atau libur lokal sesuai kebutuhan.
Langkah ini mengikuti praktik yang telah berjalan selama ini, khususnya di wilayah yang memiliki tradisi keagamaan kuat dan memerlukan waktu khusus untuk perayaan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga harmonisasi antara aturan nasional dan kebutuhan masyarakat di daerah.
Subjudul: Tindak Lanjut Aturan untuk ASN dan Swasta
Setelah SKB ditetapkan, Kementerian Ketenagakerjaan akan menyusun aturan teknis pelaksanaan libur dan cuti bersama bagi sektor swasta. Termasuk di dalamnya penegasan apakah perusahaan wajib mengikuti semua ketentuan atau dapat menyesuaikan dengan sistem kerja masing-masing.
Sementara itu, untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), aturan teknis mengenai jadwal libur dan cuti, termasuk implementasi cuti bersama Desember 2025, akan disiapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Aturan ini akan menjadi acuan resmi bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah dalam mengatur jadwal liburan pegawai.
Subjudul: Cuti Bersama Desember 2025 Jadi Momen Favorit Masyarakat
Cuti bersama di bulan Desember memang selalu menjadi perhatian karena bertepatan dengan libur akhir tahun. Banyak keluarga yang memanfaatkan momentum ini untuk bepergian atau menghabiskan waktu bersama. Pelaku pariwisata biasanya mulai menyiapkan paket liburan jauh-jauh hari setelah SKB ditetapkan.
Kepastian jadwal cuti bersama Desember 2025 juga memberi ruang bagi sektor transportasi, perhotelan, dan kuliner untuk menyusun strategi pelayanan menghadapi lonjakan wisatawan. Dengan kepastian 27 hari libur total sepanjang tahun, aktivitas ekonomi di sektor pariwisata diprediksi akan semakin menggeliat.
Dengan ditetapkannya SKB ini, masyarakat kini bisa menyusun rencana perjalanan, sekolah dapat menyelaraskan kalender pendidikan, dan perusahaan dapat menata jadwal kerja agar tidak terjadi gangguan operasional. Pemerintah berharap penetapan ini memberikan kejelasan sekaligus kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Editor : Bherliana Naysila Putri Suwandi