BLITAR – Isu rapel gaji pensiunan kembali viral di YouTube setelah sebuah video menyebut rapelan sudah “ditetapkan cair” lewat Perpres terbaru. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa istilah “ditetapkan cair” kerap disalahartikan sebagai dana langsung masuk rekening, padahal masih ada tahapan validasi data, rekonsiliasi instansi, hingga proses perbankan yang bisa memakan waktu 7–21 hari kerja.
Masih dalam video yang sama, dijelaskan pula alasan mengapa rapel gaji pensiunan tidak serentak. Setiap penerima disebut memiliki besaran berbeda tergantung golongan, masa kerja, dan bulan efektif kenaikan. Video juga mengklaim rapel bersumber dari APBN dan bukan dari dana pribadi pensiunan, serta menegaskan hak ahli waris jika penerima telah wafat.
Isu rapel gaji pensiunan itu memicu harapan luas di kalangan pensiunan PNS, purnawirawan TNI/Polri, hingga keluarga penerima manfaat. Namun, berbagai pihak mengingatkan agar publik tidak menyimpulkan adanya pencairan massal tanpa konfirmasi resmi.
Klarifikasi Resmi: Belum Ada Keputusan Pemerintah
Pernyataan resmi dari PT TASPEN menegaskan bahwa hingga pertengahan November 2025, belum ada keputusan Pemerintah terkait penetapan, penyesuaian, maupun kenaikan pensiun pokok bagi pensiunan PNS, purnawirawan TNI/Polri, serta penerima tunjangan negara lainnya. Artinya, kabar rapelan yang disebut-sebut sudah cair dipastikan tidak benar.
Perusahaan pelat merah itu menjelaskan, seluruh kebijakan pensiun merupakan kewenangan Pemerintah dan akan diumumkan resmi apabila telah ditetapkan. Tanpa dasar keputusan tersebut, tidak ada ruang administrasi untuk mengeksekusi rapelan.
Prinsip Layanan 5T
Dalam klarifikasinya, TASPEN menegaskan komitmen layanan berbasis 5T: Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempat. Prinsip ini menjadi pagar agar pembayaran manfaat pensiun berjalan akurat dan mencegah kesalahan yang merugikan peserta.
Rujukan Regulasi
TASPEN juga menyinggung PP Nomor 8 Tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok PNS dan janda/duda yang berlaku sejak 1 Januari 2024. Namun, sejak regulasi ini berlaku, tidak ada keputusan lanjutan yang menetapkan kenaikan baru hingga November 2025.
Waspada Informasi Tidak Resmi
Masyarakat diminta hanya merujuk kanal resmi, termasuk Call Center 1500 919, media sosial resmi, dan situs perusahaan. Pesan berantai, bocoran pihak tidak berwenang, atau klaim personal di media sosial patut diwaspadai.
Isu rapel gaji pensiunan yang viral belum ditopang keputusan resmi. Hingga kini, tidak ada kenaikan pensiun maupun rapelan yang ditetapkan Pemerintah. Publik diimbau mengandalkan sumber resmi agar tidak terjebak informasi menyesatkan.
Editor : Findika Pratama