BLITAR KAWENTAR - Banjir bandang yang melanda tiga provinsi di Sumatera menyisakan misteri besar yang kini menjadi pusat perhatian nasional. Ribuan kayu gelondongan hanyut terbawa arus menimbulkan tanda tanya besar: adakah pembalakan liar di wilayah hulu sungai? Banjir Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara tak hanya membawa lumpur serta material alam, tetapi juga batang-batang kayu besar yang tampak terpotong rapi.
Visual mengejutkan dari sungai yang penuh sesak dengan material kayu menjadi bukti nyata adanya sesuatu yang tidak beres. Pasca banjir bandang, begitu banyak material kayu yang hanyut. Bukan hanya kayu kecil, namun juga batang kayu berukuran besar yang kondisinya menunjukkan bekas tebangan, bukan pohon yang tumbang secara alami.
Kemunculan kayu gelondongan dalam jumlah besar yang terpotong rapi itu memperkuat dugaan adanya pembalakan liar di wilayah hulu sungai. Fenomena ini memicu seruan investigasi dari berbagai pihak, dari legislatif hingga pengamat lingkungan, yang menuntut pemerintah mengusut tuntas praktik ilegal logging yang diduga menjadi biang keladi memburuknya dampak bencana.
Pengamat Lingkungan Soroti Kerusakan Hutan di Hulu
Sejumlah pengamat lingkungan menyoroti maraknya penebangan ilegal yang terjadi di kawasan hulu sungai. Penebangan hutan yang tidak terkontrol membuat daerah tangkapan air mengalami kerusakan parah sehingga banjir dapat terjadi lebih cepat dan membawa material dalam jumlah yang besar.
"Sepertinya kondisinya rapuh ya. Banyak kawasan hulu yang dulunya hutan rapat ini menjadi area terbuka, ladang dan kebun. Daya serap tanah juga turun drastis," ungkap salah satu pengamat lingkungan yang dihubungi Metro TV.
Fragmentasi hutan, menurut pengamat tersebut, mengakibatkan kehilangan penopang ekologis yang seharusnya menjaga aliran air dan kestabilan tanah. Kondisi ini memperburuk dampak banjir karena air hujan tidak lagi dapat diserap dengan baik oleh tanah dan langsung mengalir deras ke permukiman warga.
"Itu sebetulnya persoalan besarnya. Jadi menurut kami butuh satu komitmen dan butuh satu keberpihakan yang jelas dan nyata terhadap tata kelola hutan," tambahnya.
Fragmentasi Hutan Hilangkan Penopang Ekologis
Pengamat lingkungan menekankan bahwa persoalan mendasar dari bencana ini adalah hilangnya fungsi hutan sebagai penyangga ekosistem. Ketika hutan ditebangi secara masif, baik legal maupun ilegal, maka fungsi alami hutan sebagai penyerap air dan penstabil tanah akan hilang.
Kawasan hulu yang seharusnya menjadi benteng pertahanan terhadap banjir kini berubah menjadi area terbuka yang rentan erosi. Ketika hujan lebat mengguyur, tanah yang kehilangan pepohonan tidak mampu menahan air dan justru ikut terbawa arus bersama material kayu hasil tebangan.
"Perlu komitmen, perlu keberpihakan yang konsisten terhadap tata kelola. Fragmentasi hutan mengakibatkan kehilangan penopang ekologis yang seharusnya menjaga aliran air dan kestabilan tanah," jelas pengamat tersebut.
Menurutnya, pemerintah harus lebih serius dalam mengawasi aktivitas penebangan di kawasan hulu dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku pembalakan liar agar efek jera dapat tercipta.
Ketua DPD: Ini Bukan Sekadar Masalah Hidrometeorologi
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan bahwa banjir bandang dan tanah longsor yang menewaskan ratusan orang di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh bukan hanya masalah hidrometeorologi semata. Ia yakin ada campur tangan manusia yang memperparah bencana.
"Kalau saya ini mungkin bisa pendapat pribadi ya. Saya tidak mau mengatakan bahwa bencana ini hanya masalah hidrometeorologi. Ini pasti ada campur tangan manusia. Ini pesan penting saya sampaikan," tegas Sultan.
Sultan menilai ketika alam sudah berbicara lebih keras daripada manusia, itu adalah tanda-tanda yang harus dipikirkan secara serius. Alam seakan memberikan peringatan keras bahwa eksploitasi berlebihan terhadap hutan akan berujung pada bencana yang menelan korban jiwa.
"Kalau alam sudah bicara teriak dan lantang lebih daripada kita manusia, berarti itu alarm penting buat kita semua," ujarnya.
Kebijakan Harus Prioritaskan Ekologi, Bukan Ekonomi Semata
Sultan Baktiar Najamudin juga menyoroti pentingnya perubahan paradigma dalam kebijakan pemerintah. Menurutnya, kebijakan ke depan harus memastikan bahwa aspek ekologis terjaga dengan baik, bukan hanya mengejar kepentingan ekonomi semata.
"Ekonomi penting, tapi ekologi jauh lebih penting. Kebijakan ke depan harus memastikan bahwa ekologis harus terjaga, bukan hanya ekonomi," tegas Ketua DPD RI tersebut.
Pernyataan Sultan ini menjadi kritik keras terhadap kebijakan pemerintah yang selama ini dianggap lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Izin-izin penebangan yang diberikan tanpa pengawasan ketat justru membuka peluang bagi praktik pembalakan liar yang merusak hutan.
Baca Juga: Prediksi Line Up Persebaya Putaran Kedua: Manajemen Incar Pemain Top, Benarkah Ada Nama Ivar Jenner?
Investigasi Harus Tuntas, Bukan Sekadar Wacana
Kini pemerintah pusat dan daerah berada dalam sorotan publik untuk memastikan investigasi berjalan tuntas dan tidak berhenti sebatas wacana. Tuntutan dari DPR, DPD, pengamat lingkungan, hingga masyarakat luas semakin menguat agar pemerintah segera mengungkap siapa dalang di balik pembalakan liar yang diduga memperparah dampak banjir bandang.
Publik menunggu tindakan nyata, bukan hanya janji-janji atau pernyataan yang berganti-ganti dari para pejabat. Investigasi harus dilakukan secara transparan, melibatkan berbagai pihak, dan hasilnya harus dipertanggungjawabkan kepada publik.
Jika investigasi hanya berhenti sebatas wacana tanpa ada tindakan hukum yang tegas, maka bencana serupa akan terus berulang di masa depan. Ribuan kayu gelondongan yang hanyut dalam banjir Sumatera bukan hanya bukti kerusakan lingkungan, tetapi juga cerminan lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap praktik eksploitasi hutan. (*)