BLITAR KAWENTAR – Skala banjir Sumatera 2025 yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kian mengkhawatirkan. Dalam laporan terbaru BNPB, sebanyak 753 orang dinyatakan meninggal dunia, 650 masih hilang, dan 2.600 lainnya terluka. Bencana besar yang merusak 50 kabupaten/kota ini juga membuat 3,3 juta warga terdampak secara langsung. Situasi ini menunjukkan bahwa banjir Sumatera 2025 bukan sekadar peristiwa tahunan, tetapi bencana ekologis berskala masif.
Kerusakan infrastruktur akibat banjir Sumatera 2025 tampak meluas di hampir semua lini. Akses transportasi putus, jembatan-jembatan rusak, hingga jaringan internet dan listrik yang lumpuh membuat banyak wilayah masih terisolasi. BNPB menilai cakupan bencana yang menyebar di tiga provinsi dengan total luas lahan 172.949 km² menunjukkan skala kerusakan yang tidak biasa.
Jutaan Warga Kehilangan Akses Dasar
Di berbagai titik pengungsian, warga mengaku kekurangan makanan, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya. Salah satu warga dari Aceh Tamiang mengatakan, ribuan orang kini bertahan di tenda seadanya tanpa kepastian kapan bantuan tiba. Kondisi ini membuat sebagian warga menyebut bencana kali ini sebagai “tsunami kedua”.
Tak hanya manusia, sejumlah hewan endemik juga menjadi korban. Seekor Gajah Sumatera ditemukan mati tertimbun lumpur di Kabupaten Pidie Jaya. Hal ini memperlihatkan betapa dahsyatnya terjangan banjir bandang yang membawa kayu, material lumpur, hingga batu-batuan dari hulu.
Empat Kampung Hilang, Kepala Daerah Menangis
Gubernur Aceh, Muzakir Manav, tak kuasa menahan tangis saat menyampaikan bahwa empat kampung di Kabupaten Bireuen dan Aceh Utara hilang tersapu banjir dan longsor. Hampir seluruh wilayah Aceh dilaporkan porak poranda akibat terpaan siklon yang memicu curah hujan ekstrem sepanjang pekan.
Di Sumatera Utara, bantuan ke beberapa desa masih sangat minim. Meskipun sejumlah daerah sudah bisa dijangkau kendaraan, wilayah seperti Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, dan sebagian Tapanuli Utara masih terisolasi. Kondisi serupa juga terjadi di banyak titik di Sumatera Barat, dengan ratusan warga masih mencari anggota keluarga yang hilang pascabencana.
Pemerintah Kerahkan Jalur Darat, Udara, dan Laut
BNPB menyatakan pemerintah telah mengerahkan tiga moda transportasi untuk mempercepat distribusi bantuan. Jalur darat menggunakan truk TNI mulai menjangkau wilayah yang aksesnya sudah terbuka sebagian. Jalur udara menjadi tumpuan utama untuk daerah yang masih terputus.
Sebanyak tujuh helikopter milik TNI dan BNPB diterjunkan di Sumut untuk mengangsur logistik ke titik-titik pengungsian. Pemerintah juga menambah frekuensi penerbangan, termasuk pesawat kecil untuk menjangkau wilayah yang tidak memiliki landasan besar.
Di Aceh, pemerintah menyiagakan 13 armada angkutan udara tambahan. Sementara di Sumatera Barat, distribusi lewat laut menggunakan satu kapal ekspres difokuskan ke pesisir timur. Prioritas utama adalah membuka akses ke Kabupaten Agam dan Padang Panjang yang hingga kini masih menjadi wilayah terdampak terparah.
Empat pesawat dan helikopter tambahan juga diterjunkan untuk mempercepat proses penyaluran logistik. Meski demikian, BNPB mengakui masih banyak wilayah yang belum tersentuh bantuan karena kondisi alam yang ekstrem.
Desakan Penetapan Bencana Nasional
Melihat besarnya dampak, berbagai pihak mendesak pemerintah menetapkan banjir Sumatera 2025 sebagai bencana nasional. Guru Besar Institut Teknologi Sumatera, Harkunti Pertiwi, menilai kondisi ini sudah melampaui kemampuan pemerintah daerah. Ia menjelaskan kerusakan parah dari hulu hingga hilir membuat masyarakat kehilangan ruang aman untuk menyelamatkan diri.
Menurut Harkunti, akar masalah tidak hanya pada curah hujan ekstrem, tetapi juga kerusakan lingkungan yang terjadi bertahun-tahun. Ia menegaskan perlunya regulasi tegas mengenai mitigasi, tata ruang, hingga kebijakan pembangunan yang ramah alam.
“Bencana ini bukan lagi sekadar fenomena alam. Ini adalah krisis ekologis yang harus ditangani dengan pendekatan nasional,” tegasnya.
Status Bencana Nasional Jadi Langkah Mendesak
Dengan akses yang belum pulih, pengungsi yang membludak, dan kerusakan infrastruktur yang masif, penetapan status bencana nasional dianggap sebagai langkah paling mendesak. Melalui status tersebut, seluruh sumber daya negara dapat dikerahkan maksimal, mulai dari logistik, tenaga medis, transportasi, hingga personel SAR.
Selain itu, status nasional memungkinkan pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terkait kerusakan lingkungan di tiga provinsi, serta merumuskan mitigasi jangka panjang agar kejadian serupa tidak kembali memakan korban sebanyak ini.
Editor : Ichaa Melinda Putri