BLITAR — Isu soal rapel pensiun 2025 kembali memanas setelah sebuah video YouTube mengklaim bahwa pencairan rapelan dan kenaikan pensiun 2025 bakal dibayarkan mulai 1 November 2025. Dalam video itu, narator menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan dana dan prosesnya tinggal menunggu hari H pencairan. Klaim tersebut langsung menyebar di berbagai grup WhatsApp para pensiunan.
Di dalam video viral itu, narator bahkan menampilkan ilustrasi perhitungan rapelan, seolah-olah semua pensiunan akan menerima nominal yang sama. Tidak sedikit masyarakat yang kemudian bertanya soal berapa besar hak mereka, kapankah mulai dicairkan, dan apakah benar kenaikan tersebut sudah ditandatangani oleh pemerintah. Hal inilah yang mendorong banyak pensiunan mencari kejelasan di kantor layanan terdekat.
TASPEN: Belum Ada Regulasi Baru dari Pemerintah
Merespons ramainya spekulasi, PT TASPEN menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada keputusan resmi pemerintah terkait kenaikan pensiun maupun pembayaran rapel pensiun 2025. Informasi yang beredar di media sosial dipastikan belum berdasarkan regulasi, sehingga tidak dapat dijadikan acuan.
TASPEN menekankan bahwa semua penyesuaian pensiun pokok—baik kenaikan maupun rapelan—sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Artinya, TASPEN hanya dapat menjalankan pencairan apabila ada PP baru, Surat Menteri Keuangan, atau keputusan resmi negara yang disampaikan secara terbuka.
Mengapa Banyak Informasi Beredar?
Menurut TASPEN, isu seperti ini sering muncul karena adanya potongan video atau narasi berjudul bombastis yang tidak mencantumkan dasar hukum. Dalam kasus terbaru ini, narator hanya menyebut istilah “konfirmasi rapel dan kenaikan pensiun” tanpa menunjukkan sumber resmi. Akibatnya, publik menelan informasi seolah-olah sudah pasti.
TASPEN menegaskan bahwa belum ada pemberitahuan apapun dari pemerintah mengenai perubahan besaran pensiun pada 2025. Mereka meminta para pensiunan agar tidak tergesa-gesa percaya pada simulasi angka yang tidak jelas asal-usulnya.
Regulasi Terakhir yang Masih Berlaku
Hingga saat berita ini ditulis, dasar hukum terakhir yang mengatur pensiun adalah PP Nomor 8 Tahun 2024. Namun PP tersebut belum mengatur adanya kenaikan tambahan atau rapelan untuk tahun 2025. Tanpa regulasi baru, maka tidak ada perubahan nominal pensiun maupun rapelan yang bisa diproses.
Imbauan: Cek Informasi Hanya dari Kanal Resmi
TASPEN meminta masyarakat untuk selalu mengecek kabar melalui website resmi, kantor layanan, atau pengumuman pemerintah. Jika ada kebijakan baru terkait kenaikan pensiun 2025, pemerintah pasti akan mengumumkannya secara terbuka.
Editor : Dimas Galih Nur Hendra Saputra