BLITAR KAWENTAR – Pertanyaan mengenai BSU Desember 2025 kembali mencuat di kalangan pekerja, terutama setelah berbagai kabar beredar di media sosial soal kemungkinan pencairan tahap kedua di akhir tahun. Banyak buruh berharap pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah setelah penyaluran pada Juni–Juli lalu. Namun, faktanya tidak semudah itu. Pemerintah telah memberikan kejelasan terbaru mengenai apakah BSU 2025 akan cair lagi atau tidak.
Sebelumnya, program BSU tahun 2025 dijalankan berdasar Permenaker Nomor 5 Tahun 2025, yang mengatur mekanisme dan sasaran penerima bantuan. Program ini menyasar pekerja atau buruh dengan penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan, bukan penerima PKH atau BPNT, serta bukan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Kriteria ini menjadi acuan dalam pendataan penerima sepanjang tahun berjalan.
Pencairan BSU 2025 Dilakukan Hanya pada Juni dan Juli
Jika merujuk regulasi yang berlaku, pemerintah memang hanya menetapkan dua bulan penyaluran BSU pada 2025. Proses distribusi berlangsung sejak awal Juni hingga Agustus untuk memastikan seluruh pekerja terdata dan tersalurkan bantuannya. Total ada 14,95 juta pekerja di Indonesia yang menerima manfaat program tersebut.
Nominal BSU tahun ini ditetapkan sebesar Rp600.000 untuk dua bulan, atau Rp300.000 per bulan. Dalam praktiknya, pencairan digabung menjadi satu tahap yang langsung masuk rekening penerima via bank penyalur. Rentang pencairan dari Juni hingga Agustus menjadi periode final pendistribusian bantuan, sesuai arahan resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Namun menjelang akhir tahun, muncul kembali rumor mengenai pencairan BSU Desember 2025, terlebih karena sebagian pekerja menilai kondisi ekonomi belum stabil. Kabar ini dengan cepat menyebar dan memicu banyak pertanyaan di sejumlah daerah.
Fakta Terbaru: Tidak Ada BSU Desember 2025
Berdasarkan laporan detikSumbagsel per Jumat, 5 Desember 2025, pemerintah menegaskan bahwa tidak ada pencairan BSU tahap kedua pada Desember 2025. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memastikan bahwa BSU tahun ini hanya diberikan sekali sesuai Permenaker yang berlaku. Dengan demikian, informasi yang menyebutkan adanya cek BSU tahap lanjutan dinyatakan tidak benar.
“Saya mau bilang bahwa BSU tahap dua tidak ada. Jadi yang beredar di media soal pengecekan tahap dua itu tidak betul,” ujar Yassierli dalam pernyataan resminya pada November lalu, dikutip dari detikFinance.
Menaker juga menjelaskan bahwa hingga kini belum ada arahan baru dari Presiden Prabowo Subianto terkait penambahan periode BSU. Artinya, kebijakan resmi pemerintah masih sama: BSU hanya dicairkan satu kali dalam periode Juni–Juli.
“Jadi BSU yang ada itu hanya sekali, yang kemarin bulan Juni–Juli. Sampai sekarang belum ada arahan dari presiden terkait program lanjutan BSU,” tegasnya.
Mengapa Tidak Ada Penambahan BSU?
Menurut sejumlah sumber yang dikutip media nasional, salah satu alasannya adalah karena BSU 2025 dirancang sebagai intervensi sementara untuk menjaga daya beli pekerja saat harga sejumlah komoditas mengalami kenaikan pada pertengahan tahun. Program ini tidak diproyeksikan menjadi bantuan berulang seperti PKH atau BPNT.
Selain itu, penyusunan anggaran negara 2025 tidak memasukkan item khusus untuk penyaluran BSU di akhir tahun. Pemerintah lebih memfokuskan alokasi pada stabilisasi harga pangan, bantuan sosial reguler, serta penguatan sektor ketenagakerjaan melalui program pelatihan dan penempatan kerja.
Pekerja Diminta Tetap Waspada Hoaks
Dengan semakin masifnya broadcast pesan dan unggahan media sosial soal klaim “BSU Desember 2025 cair malam ini”, Kemenaker mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati. Pekerja diminta hanya merujuk pada informasi resmi melalui website pemerintah seperti kemnaker.go.id, laman cek bansos, atau kanal media tepercaya.
Sejumlah pesan palsu bahkan menyertakan tautan yang berpotensi membahayakan data pribadi. Masyarakat diimbau untuk tidak memasukkan nomor KTP, KK, maupun data perbankan ke situs yang tidak dikenal.
Apa yang Perlu Dilakukan Penerima BSU?
Pekerja yang sudah menerima BSU pada Juni–Juli dipastikan tidak perlu melakukan pengecekan ulang karena program tidak berlanjut. Sementara bagi yang belum mendapatkan bantuan, pemerintah menegaskan bahwa proses verifikasi telah berakhir sejak Agustus lalu.
Pemerintah juga memastikan bahwa kebutuhan perlindungan pekerja tetap menjadi prioritas, melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), peningkatan kompetensi, hingga penempatan kerja di berbagai sektor yang membutuhkan tenaga baru.
Editor : Ichaa Melinda Putri