BLITAR – Polemik terkait BSU 2025 kembali ramai diperbincangkan setelah sejumlah pekerja mengaku gagal menerima bantuan meski merasa sudah memenuhi seluruh syarat. Banyaknya keluhan tersebut muncul karena sebagian pekerja tidak mengetahui bahwa ada sejumlah faktor administratif dan teknis yang dapat membuat nama mereka otomatis gugur dari sistem verifikasi pemerintah. Mulai dari data gaji, status kepesertaan BPJS, hingga kesalahan rekening, semuanya berpotensi menghambat pencairan BSU 2025.
Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan telah menetapkan sejumlah indikator ketat untuk memastikan bantuan hanya tersalurkan kepada pekerja yang benar-benar berhak. Karena itu, keakuratan data dan kelengkapan dokumen menjadi kunci utama agar proses penyaluran berjalan lancar. Banyak kasus menunjukkan, pekerja sebenarnya memenuhi syarat, tetapi terganjal oleh kesalahan kecil dalam data perusahaan atau rekening bank.
Data Gaji Tidak Memenuhi Batas Maksimal
Salah satu penyebab paling sering terjadi adalah ketidaksesuaian data gaji yang dilaporkan perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan. Dalam aturan BSU 2025, penerima harus memiliki penghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan. Namun dalam praktiknya, masih banyak perusahaan yang melaporkan upah karyawan lebih tinggi dari nominal sebenarnya atau tidak memperbarui data UMR/UMP terbaru.
Sistem BPJS akan langsung menolak pekerja yang tercatat memiliki gaji di atas batas maksimal, meskipun kenyataannya upah riil berada di bawah ketentuan. Kesalahan pelaporan inilah yang membuat banyak pekerja secara otomatis tereliminasi tanpa pemberitahuan khusus.
Status BPJS Ketenagakerjaan Tidak Aktif
Faktor kedua adalah status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang tidak lagi aktif per April 2025, yaitu batas waktu verifikasi penerima bantuan. Ketidakaktifan ini bisa disebabkan resign, PHK, atau perusahaan yang telat membayar iuran bulanan.
Status tidak aktif membuat peserta tidak ikut dalam proses verifikasi dan penyaluran BSU. Karena itu, pekerja dianjurkan aktif berkomunikasi dengan HRD untuk memastikan iuran dibayar tepat waktu dan status kepesertaan tetap aktif.
Masalah Rekening Bank Penerima
Kesalahan pada rekening bank juga menjadi penyebab klasik gagalnya pencairan BSU. Pemerintah hanya menyalurkan BSU 2025 melalui bank-bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN, serta BSI. Jika pekerja menggunakan rekening bank di luar daftar tersebut, dana otomatis gagal tersalurkan.
Kesalahan teknis seperti salah memasukkan digit rekening, rekening terblokir, atau sudah tidak aktif pun dapat membuat bantuan batal cair. Pemerintah menegaskan bahwa data rekening harus valid, aktif, dan sesuai dengan nama penerima.
Sedang Menerima Bansos Lain Bersamaan
Penerima bantuan sosial lain seperti PKH, BPNT, atau BPUM pada periode yang sama secara otomatis gugur dari daftar BSU. Kebijakan ini diterapkan untuk menghindari tumpang tindih penyaluran dan memastikan bantuan lebih merata kepada masyarakat yang membutuhkan.
Dengan demikian, meski memenuhi semua syarat teknis, penerima yang sedang mendapatkan bansos lain tetap tidak dapat menerima BSU 2025 secara bersamaan.
Perubahan Status Menjadi ASN, TNI, atau Polri
Perubahan status pekerjaan sebelum verifikasi selesai juga menjadi penyebab banyak pekerja terhapus dari daftar penerima. Pekerja yang lolos seleksi CPNS, atau dialihkan menjadi ASN, TNI, atau Polri otomatis tidak lagi memenuhi syarat. Hal ini karena kelompok tersebut sudah mendapatkan penghasilan dan tunjangan melalui APBN.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa BSU hanya ditujukan bagi pekerja swasta atau umum yang masih aktif dan terdaftar membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Syarat Wajib Penerima BSU 2025
Selain lima faktor di atas, pemerintah juga menetapkan beberapa syarat wajib, antara lain:
Pekerja masih tercatat aktif di BPJS Ketenagakerjaan minimal hingga April 2025.
Penghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan.
Tidak menerima bansos lain pada periode penyaluran.
Tidak termasuk ASN, TNI, atau Polri.
Dengan memahami seluruh penyebab dan ketentuan tersebut, pekerja diharapkan lebih teliti dalam memeriksa data mereka agar tidak tereliminasi dalam proses verifikasi.
Editor : Findika Pratama