BLITAR - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menyiapkan sejumlah agenda strategis untuk mendukung target nasional nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026 serta penurunan angka kemiskinan menjadi 4,5 persen pada 2029. Langkah ini merupakan bagian dari mandat Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 yang menempatkan BP Taskin sebagai koordinator utama percepatan pengentasan kemiskinan lintas kementerian dan lembaga.
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menegaskan penghapusan kemiskinan ekstrem adalah komitmen nasional yang harus dicapai secara kolektif. Hal tersebut disampaikan Budiman saat Media Gathering BP Taskin di Jakarta, Selasa (16/12/2025), sekaligus menyatakan BP Taskin telah menyiapkan sejumlah program khusus yang akan diimplementasikan secara intensif untuk mencapai target tersebut.
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan ditopang penguatan sistem monitoring dan evaluasi nasional agar setiap intervensi memberikan dampak nyata bagi keluarga berpendapatan rendah. BP Taskin akan mengoptimalkan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta melanjutkan Kajian Sistem Perlindungan Nasional untuk memastikan penargetan kelompok desil terbawah semakin presisi.
Selain itu, BP Taskin memperkuat kebijakan Graduasi Terpadu dan mengembangkan sistem monitoring serta evaluasi nasional agar keluarga penerima manfaat dapat bergerak menuju kemandirian ekonomi secara terukur. Seluruh agenda akan dikonsolidasikan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra non-pemerintah agar program berjalan terintegrasi dan fokus pada kantong kemiskinan ekstrem.
Dengan perencanaan kerja yang telah disusun, BP Taskin akan menyinkronkan program kementerian dan lembaga dengan pemerintah daerah kabupaten dan kota. Sinkronisasi tersebut diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan di daerah secara efektif, terukur, dan berkelanjutan. (*)
Editor : Bherliana Naysila Putri Suwandi