BLITAR-Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperbaiki tata kelola dan kualitas makan bergizi gratis MBG agar benar-benar aman, bergizi, dan berdampak langsung pada tumbuh kembang anak Indonesia. Salah satu langkah konkret yang kini diterapkan adalah penggunaan alat rapid test makanan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebelum makanan didistribusikan ke sekolah.
Langkah ini terlihat di dapur SPPG Yayasan Kemala Bhayangkari milik Polres Sragen, Jawa Tengah. Dapur tersebut telah mengantongi sertifikat laik higienis dan sanitasi serta melayani 2.238 penerima manfaat dari sembilan sekolah, mulai TK hingga SMK. Seluruh makanan makan bergizi gratis MBG diuji lebih dulu untuk memastikan bebas dari zat berbahaya sebelum dikonsumsi siswa.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga turun langsung meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis MBG di SMP Negeri 9 Salatiga. Menu yang disajikan antara lain nasi putih, ayam asam manis, tahu crispy, tumis buncis dan wortel, serta buah anggur. Dalam kunjungan itu, Gibran berdialog dengan guru untuk menyerap masukan terkait implementasi program.
BGN Batasi Penerima Demi Kualitas Layanan
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan, perbaikan dilakukan melalui petunjuk teknis edisi terbaru. Salah satunya dengan membatasi jumlah penerima manfaat per SPPG. Jika sebelumnya satu dapur melayani 3.000–4.000 orang, kini dibatasi maksimal 2.000 anak sekolah.
“Kualitas layanan harus naik. Jumlah dikurangi, tapi pengawasan diperketat,” ujar Dadan. Khusus dapur dengan juru masak profesional bersertifikat, jumlah penerima bisa ditingkatkan hingga 3.000 orang.
Selain siswa, makan bergizi gratis MBG juga menyasar kelompok rentan stunting atau kelompok B3, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Setiap SPPG diwajibkan melayani kelompok ini karena 1.000 hari pertama kehidupan dinilai krusial dalam mencegah stunting.
Rapid Test Cegah Makanan Berbahaya
BGN kini meratakan penggunaan rapid test makanan di seluruh SPPG. Alat ini menguji kandungan nitrit, sianida, formalin, dan arsen, baik pada bahan baku maupun makanan matang. Ke depan, pengujian bakteri juga akan ditambahkan secara bertahap.
“Tujuannya agar makanan bukan hanya bergizi seimbang, tapi juga aman dikonsumsi,” tegas Dadan. Dengan sistem ini, BGN berharap kejadian menonjol terkait keamanan pangan dapat ditekan bahkan dihilangkan.
Kreativitas SPPG: Power Ranger hingga Media Sosial
Di Parepare, Sulawesi Selatan, kreativitas petugas SPPG mencuri perhatian. Seorang petugas mengenakan kostum Power Ranger saat mengantar makan bergizi gratis MBG ke sekolah. Aksi ini disambut antusias siswa dan membuat mereka lebih semangat makan.
Menurut Dadan, kreativitas semacam itu diperbolehkan meski tidak diatur dalam SOP. “Tujuannya membuat anak senang dan nafsu makan meningkat,” katanya.
BGN juga mewajibkan setiap SPPG memiliki media sosial. Menu harian lengkap dengan kandungan gizi, kalori, dan energi harus dipublikasikan sebagai bentuk transparansi dan pengawasan publik. Jika ditemukan menu kurang sesuai, BGN akan langsung menegur dan meminta perbaikan.
Menu Lokal dan Sinergi Lintas Kementerian
Dalam makan bergizi gratis MBG, BGN tidak menetapkan menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Menu dirancang ahli gizi lokal dengan memanfaatkan bahan pangan daerah, seperti singkong, jagung, ubi, hingga papeda.
“Kami ingin menghargai budaya lokal sekaligus menggerakkan ekonomi setempat,” ujar Dadan.
Program ini juga melibatkan banyak kementerian, mulai dari Kementerian Kesehatan, BPOM, Kemendikbud, Kementerian Pertanian, hingga pemerintah daerah. Sinergi lintas sektor dinilai krusial mengingat rantai pasok dan jumlah penerima manfaat yang terus meningkat.
BGN menargetkan perluasan layanan hingga puluhan juta penerima. Ke depan, program tidak hanya fokus pada intervensi gizi, tetapi juga edukasi pola makan sehat bagi anak dan orang tua, demi mewujudkan target besar: Indonesia tanpa stunting.
Editor : Ichaa Melinda Putri