BLITAR-Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis 2026 berjalan dengan skala jauh lebih besar. Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan anggaran hingga Rp900 miliar per hari mulai Januari 2026 untuk memastikan layanan pemenuhan gizi menjangkau puluhan juta masyarakat di seluruh Indonesia. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin, yang memaparkan progres dan strategi lanjutan program prioritas nasional tersebut.
Dalam paparannya, BGN menyebut Program Makan Bergizi Gratis 2026 telah menunjukkan percepatan signifikan sepanjang 2025. Hingga saat ini, telah terbentuk 16.503 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten/kota, dan 7.022 kecamatan. Selain itu, masih ada sekitar 14.740 SPPG calon mitra yang sedang dalam proses persiapan, sehingga total mitra yang terlibat mencapai sekitar 30 ribu unit.
Dengan capaian tersebut, Program Makan Bergizi Gratis 2026 ditargetkan mampu melayani sedikitnya 60 juta penerima manfaat pada awal Januari 2026. Angka ini akan terus bertambah hingga Februari 2026, dengan sasaran akhir mencapai 82,9 juta penerima manfaat sesuai target nasional.
Ribuan SPPG dan Peran Strategis Saat Bencana
BGN menegaskan, fungsi SPPG tidak hanya sebatas penyedia layanan pemenuhan gizi. Dalam berbagai kejadian bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, SPPG terbukti menjadi fasilitas paling siap siaga. Tercatat 286 SPPG langsung aktif melayani pengungsi, dengan rincian 55 SPPG di Aceh, 173 di Sumatera Utara, dan 66 di Sumatera Barat.
Hingga akhir Desember 2025, BGN menargetkan total 24.700 SPPG telah terbentuk, terdiri dari 20 ribu SPPG di wilayah aglomerasi dan 4.700 SPPG di daerah terpencil. Jika target ini tercapai, maka layanan makan bergizi gratis dipastikan menjangkau mayoritas sasaran nasional sejak awal 2026.
Rp900 Miliar per Hari dan Skema Virtual Account
Salah satu terobosan utama Program Makan Bergizi Gratis 2026 adalah kesiapan anggaran harian. Pada Januari 2026, BGN akan menggelontorkan dana sekitar Rp900 miliar per hari. Sebanyak 85 persen dana tersebut dialokasikan untuk pembelian bahan baku pangan, yang 95–99 persennya berasal dari produk pertanian dalam negeri. Sementara 10,5 persen lainnya digunakan untuk membayar tenaga kerja yang terlibat di SPPG.
BGN juga menerapkan sistem virtual account untuk setiap SPPG. Setiap unit akan memiliki saldo awal sekitar Rp500 juta. Jika saldo berkurang, sistem akan mengisi ulang secara otomatis. Skema ini diharapkan menghilangkan praktik pengajuan proposal bulanan dan memastikan kelancaran operasional tanpa hambatan administrasi.
Anggaran Ratusan Triliun dan Dampak Ekonomi
Untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis 2026, pagu anggaran BGN telah ditetapkan sebesar Rp268 triliun, ditambah dana cadangan Rp67 triliun. Total anggaran BGN pada 2026 mencapai sekitar Rp335 triliun. Ketika target 82,9 juta penerima manfaat tercapai, belanja harian BGN diperkirakan menyentuh Rp1,2 triliun per hari.
Besarnya anggaran ini membuka peluang ekonomi masif, terutama bagi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Kebutuhan telur saja diperkirakan mencapai 82,9 juta butir per hari atau sekitar 5.000 ton sekali masak. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut, Indonesia membutuhkan tambahan sekitar 6 juta indukan ayam petelur.
Tak hanya telur, kebutuhan beras, pisang, lele, hingga susu juga meningkat drastis. Satu SPPG, misalnya, membutuhkan sekitar 450 liter susu per hari, yang setara dengan 40–50 ekor sapi perah. Dengan puluhan ribu SPPG beroperasi, kebutuhan sapi perah nasional diperkirakan bertambah hingga 1,5 juta ekor.
Fokus Daerah Terpencil dan Skema Investasi
BGN juga menaruh perhatian besar pada wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Di daerah terpencil yang sulit dijangkau, satu SPPG tetap akan dibangun meski jumlah penerima manfaat relatif sedikit. Pola yang digunakan adalah skema investasi, di mana fasilitas dibangun terlebih dahulu, kemudian disewa BGN untuk jangka empat tahun.
Dengan langkah ini, Program Makan Bergizi Gratis 2026 diharapkan tidak hanya meningkatkan status gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi nasional berbasis kerakyatan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dari hulu ke hilir.
Editor : Ichaa Melinda Putri