BLITAR – Isu perubahan aturan gaji pensiunan dan kemungkinan rapel pensiun 2025 kembali ramai diperbincangkan di ruang publik. Informasi tersebut menyebar luas melalui video YouTube dan grup percakapan pensiunan ASN, TNI, serta Polri. Dalam narasi yang beredar, disebutkan adanya regulasi baru yang dikabarkan telah ditandatangani Presiden dan berdampak pada penghasilan pensiun, sehingga memunculkan harapan sekaligus kebingungan di kalangan purnabakti.
Isu perubahan aturan pensiun dan rapel 2025 itu memicu beragam reaksi. Sebagian pensiunan menaruh optimisme akan adanya penyesuaian penghasilan, sementara lainnya memilih bersikap hati-hati karena belum menemukan pengumuman resmi dari pemerintah. Perbedaan pemahaman soal istilah selisih pensiun dan rapel juga ikut memperkeruh situasi, karena kerap dianggap sebagai hal yang sama.
Isu perubahan aturan pensiun ini kemudian mendapat perhatian serius PT TASPEN sebagai lembaga penyalur dana pensiun. Klarifikasi resmi pun disampaikan untuk meluruskan informasi yang dinilai berpotensi menyesatkan.
TASPEN Tegaskan Belum Ada Keputusan Kenaikan Pensiun
PT TASPEN Kediri menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan pemerintah terkait kenaikan pensiun pokok maupun pembayaran rapel pensiun 2025. Penegasan tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi yang dirilis pada 17 November 2025 sebagai respons atas maraknya kabar yang beredar di masyarakat.
TASPEN menjelaskan, seluruh kebijakan terkait penetapan, penyesuaian, atau kenaikan pensiun merupakan kewenangan pemerintah pusat. Setiap perubahan hanya dapat dilaksanakan setelah ada keputusan resmi dan ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis serta surat edaran pelaksanaan.
Rapel Tidak Otomatis, Bergantung Aturan dan Administrasi
Terkait isu rapel, TASPEN menegaskan bahwa rapel bukanlah janji atau kabar yang berdiri sendiri. Rapel hanya dapat terjadi apabila terdapat perubahan nominal yang berlaku surut dan telah melalui proses administrasi resmi. Besaran rapel pun sangat bergantung pada faktor golongan, masa kerja, serta ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga tidak semua pensiunan akan menerima nominal yang sama.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok PNS dan janda atau dudanya, hingga pertengahan Desember 2025 belum terdapat keputusan baru terkait kenaikan pensiun PNS, purnawirawan TNI dan Polri, maupun berbagai tunjangan kehormatan lainnya. Selain itu, TASPEN memastikan belum ada instruksi resmi mengenai pembayaran rapelan gaji pensiunan.
Komitmen Layanan dan Imbauan Waspada Informasi
Dalam kesempatan yang sama, TASPEN menegaskan komitmen pelayanan berbasis prinsip 5T, yakni Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempat. Prinsip ini menjadi dasar untuk memastikan layanan berjalan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
TASPEN juga mengimbau para pensiunan dan keluarganya agar lebih bijak menyikapi informasi yang beredar. Masyarakat diminta hanya merujuk pada kanal resmi seperti Call Center TASPEN 1500 919, situs resmi, dan akun media sosial resmi, sembari menunggu pengumuman pemerintah yang sah terkait kebijakan pensiun. (*)
Editor : Ichaa Melinda Putri