BLITAR KAWENTAR – Isu kenaikan gaji pensiunan 2026 kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial dan YouTube. Kali ini, perhatian publik tertuju pada kabar tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp7,66 triliun yang disebut-sebut berkaitan dengan kenaikan gaji PNS dan pensiunan mulai awal 2026.
Narasi soal kenaikan gaji pensiunan 2026 menguat setelah beredar video yang mengaitkan penambahan DAU tersebut dengan peluang naiknya gaji PNS aktif dan pensiunan. Bahkan, muncul spekulasi bahwa pencairan bisa mulai dirasakan sejak Januari, seiring dibukanya kembali layanan TASPEN pada 5 Januari 2026.
Namun, benarkah tambahan anggaran itu menjadi sinyal pasti kenaikan gaji pensiunan 2026? Pemerintah dan PT TASPEN akhirnya memberikan penjelasan resmi untuk meluruskan informasi yang beredar.
Tambahan DAU untuk THR dan Gaji ke-13 Guru ASN
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menetapkan tambahan DAU sebesar Rp7,66 triliun melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372 Tahun 2025. Tambahan anggaran tersebut secara spesifik dialokasikan untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi guru ASN daerah.
Rinciannya, alokasi untuk THR sebesar Rp3,8 triliun dan gaji ke-13 sebesar Rp3,86 triliun. Dana ini ditujukan bagi guru ASN daerah yang gaji pokoknya bersumber dari APBD dan tidak menerima tambahan penghasilan. Pemerintah daerah diwajibkan merealisasikan pembayaran sesuai ketentuan, dengan pelaporan paling lambat 30 Juni 2026.
Pemerintah menegaskan, tambahan DAU tersebut tidak secara otomatis berkaitan dengan kenaikan gaji PNS maupun pensiunan, melainkan bersifat spesifik untuk komponen THR dan gaji ke-13 guru ASN daerah.
Pemerintah: Belum Ada Keputusan Kenaikan Gaji 2026
Terkait isu kenaikan gaji pensiunan 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan bahwa hingga kini belum ada keputusan resmi. Pemerintah masih melakukan kajian menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi fiskal dan ekonomi nasional.
Belanja pegawai merupakan salah satu komponen terbesar dalam APBN. Karena itu, setiap rencana kenaikan gaji harus melalui perhitungan matang agar tidak mengganggu stabilitas keuangan negara. Pemerintah menargetkan keputusan baru dapat diambil dalam beberapa bulan ke depan setelah evaluasi selesai.
TASPEN Tegaskan Belum Ada Kenaikan dan Rapelan
Sejalan dengan itu, PT TASPEN Kediri menegaskan bahwa sampai pertengahan Desember 2025 belum ada keputusan Pemerintah terkait kenaikan pensiun pokok maupun pembayaran rapelan. Seluruh pembayaran pensiunan masih mengacu pada PP Nomor 8 Tahun 2024.
TASPEN juga meluruskan isu rapelan yang disebut akan cair. Hingga kini, belum ada instruksi resmi Pemerintah. Besaran rapelan, jika kelak ada, sangat bergantung pada golongan, masa kerja, dan aturan yang berlaku.
Sebagai penutup, masyarakat diimbau untuk tidak mengaitkan tambahan DAU dengan kenaikan gaji pensiunan 2026 tanpa dasar resmi. Pemerintah dan TASPEN meminta pensiunan tetap memantau informasi dari kanal resmi agar tidak terjebak kabar yang menyesatkan.
Editor : Ichaa Melinda Putri