BLITAR – Isu kenaikan gaji pensiun PNS 2026 kembali mengemuka di awal tahun setelah beredar video YouTube yang mengaitkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp7,66 triliun dengan rencana kenaikan gaji aparatur sipil negara dan pensiunan. Informasi tersebut cepat menyebar dan memicu spekulasi bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran kenaikan gaji mulai Januari 2026.
Dalam video yang viral pada Sabtu (3/1/2026), disebutkan bahwa tambahan DAU tersebut berkaitan dengan kebijakan penghasilan ASN. Narasi yang beredar juga menyebut adanya “informasi baru” soal kenaikan gaji PNS dan pensiunan, seiring pernyataan Menteri Keuangan yang akan mengevaluasi kondisi fiskal dalam beberapa bulan ke depan.
Masih dalam tayangan tersebut, tambahan DAU Rp7,66 triliun dijelaskan bersumber dari Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 372 Tahun 2025. Anggaran itu disebut akan digunakan untuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 guru ASN daerah, sehingga menimbulkan dugaan adanya ruang fiskal untuk kenaikan gaji PNS dan pensiunan pada 2026.
TASPEN Tegaskan Belum Ada Keputusan Kenaikan Pensiun
Menanggapi ramainya isu kenaikan gaji pensiun PNS 2026, PT TASPEN (Persero) Cabang Kediri menegaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan resmi Pemerintah terkait penetapan, penyesuaian, maupun kenaikan pensiun pokok. Penegasan tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi tertanggal 17 November 2025.
TASPEN menyatakan klarifikasi ini diperlukan untuk meluruskan informasi yang dinilai tidak akurat dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat, khususnya para pensiunan PNS, purnawirawan TNI-Polri, serta penerima manfaat tunjangan negara lainnya. Seluruh kebijakan pensiun, termasuk kenaikan dan rapelan, sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan akan diumumkan secara resmi jika telah ditetapkan.
Tambahan DAU Bukan untuk Kenaikan Gaji Pensiun
Terkait tambahan DAU Rp7,66 triliun, TASPEN menegaskan bahwa anggaran tersebut tidak berkaitan langsung dengan kenaikan gaji pensiun. Tambahan DAU itu dialokasikan khusus untuk pembayaran komponen THR sebesar Rp3,8 triliun dan gaji ke-13 guru ASN daerah sebesar Rp3,86 triliun, sesuai ketentuan yang berlaku.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024, penetapan pensiun pokok PNS dan janda/dudanya telah berlaku sejak 1 Januari 2024. Namun hingga pertengahan Desember 2025, tidak ada regulasi baru yang mengatur kenaikan lanjutan pada 2026, baik untuk pensiun PNS, purnawirawan TNI-Polri, maupun penerima tunjangan kehormatan lainnya.
Rapelan Masih Nihil, Masyarakat Diminta Waspada
TASPEN juga memastikan belum ada instruksi resmi Pemerintah terkait pembayaran rapelan gaji pensiunan. Informasi mengenai pencairan rapelan yang beredar di media sosial dipastikan tidak benar.
Sebagai penutup, TASPEN mengimbau masyarakat agar selalu memeriksa informasi melalui kanal resmi, seperti Call Center 1500 919 atau situs resmi taspen.co.id. Hingga saat ini, kenaikan gaji pensiun PNS 2026 masih sebatas wacana dan belum diputuskan, sehingga publik diminta menunggu pengumuman resmi dari Pemerintah.
Editor : Axsha Zazhika