BLITAR – Isu rapel dan kenaikan pensiun 2026 ramai diperbincangkan setelah beredar video YouTube yang menyebut PT TASPEN telah secara resmi mengumumkan jadwal pencairan rapel dan kenaikan pensiun bagi pensiunan di seluruh Indonesia. Dalam video tersebut, rapel disebut sebagai hak tertunda yang akhirnya akan dibayarkan, lengkap dengan klaim adanya kepastian jadwal dan estimasi nominal sesuai golongan pensiunan.
Narasi video juga menekankan bahwa pengumuman itu dapat dijadikan acuan resmi untuk perencanaan keuangan pensiunan. Disebutkan, kepastian rapel dan kenaikan pensiun 2026 diyakini mampu memberikan rasa aman finansial, membantu kebutuhan bulanan, biaya kesehatan, hingga perencanaan keluarga di masa pensiun.
Klaim tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan grup percakapan. Banyak pensiunan PNS, purnawirawan TNI, dan Polri kemudian mempertanyakan kebenaran informasi tersebut, terutama terkait jadwal pencairan dan besaran dana yang akan diterima.
Klarifikasi Resmi TASPEN Kediri
Menanggapi isu rapel dan kenaikan pensiun 2026 yang viral, PT TASPEN (Persero) Kediri menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan Pemerintah terkait penetapan, penyesuaian, maupun kenaikan pensiun pokok, termasuk pembayaran rapelan gaji pensiunan.
Penegasan tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi TASPEN yang dirilis pada 17 November 2025. Klarifikasi ini diberikan sebagai respons atas beredarnya informasi yang dinilai tidak akurat dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
TASPEN menekankan bahwa seluruh kebijakan pensiun merupakan kewenangan Pemerintah. Setiap keputusan terkait kenaikan pensiun atau rapel hanya akan diumumkan melalui saluran resmi setelah ditetapkan secara sah.
Besaran Rapel Tidak Sama untuk Semua Pensiunan
TASPEN juga menjelaskan bahwa besaran rapel, apabila nantinya ditetapkan, sangat bergantung pada beberapa faktor. Di antaranya golongan terakhir, masa kerja, jenis pensiun, serta aturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, tidak semua pensiunan akan menerima nominal maksimal.
Perbedaan besaran rapel merupakan hasil perhitungan individual berdasarkan sistem administrasi pensiun nasional, bukan akibat pemotongan sepihak.
Belum Ada Instruksi Pembayaran Rapelan
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok PNS dan janda atau dudanya, penyesuaian pensiun seharusnya berlaku mulai 1 Januari 2024. Namun hingga pertengahan Desember 2025, belum ada keputusan baru dari Pemerintah terkait kenaikan pensiun pokok PNS, purnawirawan TNI, Polri, maupun penerima manfaat lainnya.
TASPEN juga menegaskan belum menerima instruksi resmi mengenai pembayaran rapelan gaji pensiunan, sehingga informasi pencairan rapel yang beredar saat ini dipastikan tidak benar.
Imbauan Waspada Informasi Viral
TASPEN mengimbau masyarakat agar selalu memeriksa informasi melalui kanal resmi, seperti Call Center TASPEN 1500 919, akun media sosial resmi TASPEN, dan situs taspen.co.id. Masyarakat diminta menunggu pengumuman resmi Pemerintah agar tidak terpengaruh kabar yang belum dapat dipertanggungjawabkan.
Editor : Axsha Zazhika