BLITAR – Kabar pencairan PKH susulan dan BPNT tahap 4 kembali menjadi perbincangan hangat di awal Januari 2026. Sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) melaporkan saldo bantuan sosial mulai masuk ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sejak 7 Januari 2026. Informasi ini ramai beredar melalui tangkapan layar transaksi ATM dan laporan operator desa di berbagai daerah.
Update terbaru PKH susulan dan BPNT tahap 4 ini mencuat setelah beberapa KPM mengunggah bukti penarikan dana melalui bank penyalur Himbara seperti BRI dan BNI. Meski belum ada pengumuman resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos), indikasi pencairan susulan di awal 2026 semakin menguat.
Bukti PKH Susulan Rp875 Ribu Mulai Cair
Salah satu unggahan yang beredar menunjukkan transaksi penarikan dana PKH susulan sebesar Rp875.000 melalui ATM BRI pada 7 Januari 2026 dini hari. Nominal tersebut sesuai dengan komponen pendidikan, yakni Rp500.000 untuk siswa SMA dan Rp375.000 untuk siswa SMP dalam satu tahap pencairan.
Struk transaksi mencantumkan status sukses, menandakan dana telah resmi masuk ke rekening bantuan sosial. Unggahan lain dengan nominal identik juga muncul selang beberapa menit kemudian, memperkuat dugaan bahwa pencairan PKH susulan memang sedang berjalan bertahap.
PKH sendiri merupakan bantuan sosial bersyarat yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan dengan komponen anak sekolah, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Nominal bantuan berbeda-beda tergantung komponen yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
BPNT Tahap 4 Rp600 Ribu Terpantau Masuk KKS
Tak hanya PKH, laporan pencairan BPNT tahap 4 juga mulai bermunculan. Salah satu tangkapan layar menunjukkan penarikan dana Rp600.000 melalui ATM BNI di wilayah Cirebon pada 7 Januari 2026. Saldo tersebut sesuai dengan alokasi BPNT tahap 4 untuk periode Oktober–Desember 2025, yakni Rp200.000 per bulan selama tiga bulan.
Nominal yang pas dan waktu pencairan di awal Januari menguatkan dugaan bahwa ini merupakan BPNT susulan, khususnya bagi KPM yang belum menerima bantuan hingga akhir 2025.
Status Transaksi “SI” Jadi Sinyal Penting
Informasi tambahan datang dari operator SIKS-NG di tingkat desa. Disebutkan bahwa status BPNT tahap 4 periode Oktober–Desember 2025 sudah menunjukkan keterangan transaksi SI. Status ini menandakan proses verifikasi dan persetujuan telah selesai, serta dana siap disalurkan ke KKS KPM melalui bank penyalur seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BSI.
Kondisi ini sejalan dengan laporan bahwa pencairan susulan masih berlanjut di Januari 2026, terutama bagi KPM yang sebelumnya belum terbit SPM (Surat Perintah Membayar).
Pencairan Bertahap dan Belum Merata
Meski sinyal pencairan PKH susulan dan BPNT tahap 4 terbilang positif, prosesnya tidak dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Wilayah seperti Cirebon, Lombok Barat, dan beberapa daerah lain dilaporkan sudah ada KPM yang berhasil menarik dana. Namun, banyak KPM di daerah lain masih menunggu giliran.
Penyaluran sangat bergantung pada hasil verifikasi data DTKS, kesiapan bank penyalur, serta status kepesertaan masing-masing KPM. Masyarakat diimbau rutin mengecek saldo KKS tanpa berlebihan agar tidak membebani sistem.
Alasan Bansos Tidak Cair
Perlu dicatat, tidak semua KPM akan menerima pencairan susulan. Sejumlah indikator dapat menyebabkan bansos tidak cair, antara lain data tidak valid, status ekonomi masuk desil 6–10, kepemilikan aset bernilai tinggi, cicilan aktif di lembaga keuangan, saldo rekening besar, hingga status pekerjaan sebagai PNS, TNI, atau pegawai BUMN.
Aktivitas finansial tertentu seperti pinjaman online, kepesertaan BPJS mandiri kelas 1–2, hingga temuan judi online juga disebut menjadi faktor evaluasi.
Imbauan untuk KPM
KPM yang masih menunggu disarankan mengecek status bantuan melalui pendamping sosial atau situs resmi cekbansos.go.id. Masyarakat juga diminta waspada terhadap informasi palsu dan tautan mencurigakan yang mengatasnamakan pencairan bansos.
Meski belum ada pengumuman resmi dari Kemensos, perkembangan terbaru menunjukkan PKH susulan dan BPNT tahap 4 masih berproses dan berpeluang cair bagi KPM yang memenuhi syarat di awal 2026.(*)
Editor : Rendra Febrian Permana