BLITAR KAWENTAR-Kabar baik bagi para pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri. Pemerintah akhirnya mengonfirmasi jadwal resmi pencairan gaji, tunjangan, dan dana pensiun yang selama ini dinantikan. Berdasarkan informasi resmi yang disampaikan melalui kanal informasi publik, pencairan pensiun ASN, TNI, dan Polri akan dilakukan pada 20 Januari 2026.
Kepastian pencairan pensiun ASN, TNI, dan Polri ini menjadi angin segar bagi para pensiunan yang menggantungkan penghasilan bulanan dari gaji pokok dan berbagai tunjangan. Dengan adanya jadwal yang jelas, para pensiunan kini dapat merencanakan keuangan rumah tangga dengan lebih tenang, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga pendidikan anak dan cicilan rumah.
Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa dasar perhitungan pensiun masih mengacu pada gaji pokok terakhir. Secara umum, besaran pensiun yang diterima mencapai sekitar 75 persen dari gaji pokok, sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya, jika gaji bulanan dihitung setara dengan 15 bulan gaji pokok, maka nilai pensiun yang diterima telah melalui perhitungan administratif resmi dan bertahap.
Pemerintah menegaskan bahwa pencairan pensiun ini bukan kebijakan instan. Prosesnya telah melalui perjuangan panjang selama bertahun-tahun, termasuk penyaluran aspirasi kepada Presiden, Kementerian PAN-RB, hingga Kementerian Keuangan. Perhatian serius dari Menteri Keuangan yang baru disebut menjadi salah satu faktor penting yang mendorong realisasi pencairan tepat waktu.
Tak hanya soal gaji pensiun, pemerintah juga memastikan perbaikan sistem pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TPP) di berbagai daerah. Daerah-daerah seperti Lembata, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, hingga Lhokseumawe dipastikan menerima TPP secara rutin dan lebih stabil. Tunjangan ini diharapkan mampu menunjang kebutuhan hidup para pensiunan secara layak.
Dari sisi mekanisme, pencairan pensiun ASN, TNI, dan Polri kini dibuat lebih sederhana dan transparan. Surat Keputusan (SK) pensiun akan langsung terhubung dengan rekening bank masing-masing penerima. Dengan sistem ini, risiko keterlambatan akibat dokumen tertahan dapat diminimalkan. Pengalaman pensiunan sebelumnya menunjukkan bahwa sistem baru ini mampu mempercepat pencairan tanpa hambatan berarti.
TASPEN menjelaskan bahwa besaran rapel sangat bergantung pada faktor seperti golongan, masa kerja, dan aturan yang berlaku — sehingga tidak semua akan mendapatkan nominal maksimal.
Mereka juga menghimbau agar masyarakat selalu memeriksa informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai kabar viral.
PT TASPEN Kediri Tegaskan Belum Ada Keputusan Pemerintah Terkait Kenaikan Pensiun.
PT TASPEN kembali menegaskan posisinya terkait isu kenaikan pensiun yang belakangan ramai dibicarakan di masyarakat.
Melalui pernyataan resmi yang dirilis pada 17 November 2025, TASPEN menekankan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan Pemerintah mengenai penetapan, penyesuaian, maupun kenaikan pensiun pokok bagi para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Purnawirawan TNI dan Polri, serta penerima berbagai jenis tunjangan negara lainnya.
Penegasan ini disampaikan sebagai respons atas beredarnya informasi yang dinilai tidak akurat dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
TASPEN menilai penting untuk memberikan klarifikasi agar para pensiunan dan keluarganya tidak terpengaruh oleh kabar yang belum dapat dipertanggungjawabkan.
Pihak perusahaan mengingatkan bahwa seluruh keputusan terkait kebijakan pensiun merupakan kewenangan Pemerintah dan akan diumumkan secara resmi apabila telah ditetapkan.
Komitmen Pelayanan Berbasis Prinsip 5T
Dalam kesempatan yang sama, TASPEN menggarisbawahi komitmennya untuk selalu memberikan layanan prima bagi seluruh peserta melalui penerapan prinsip 5T, yaitu Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempat.
Kelima prinsip tersebut menjadi pedoman utama perusahaan dalam memastikan seluruh proses layanan berlangsung akurat dan bertanggung jawab.
Penerapan prinsip 5T ini, menurut TASPEN, merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga kepercayaan peserta.
Dengan mekanisme yang tertata dan terukur, TASPEN berharap pelayanan yang diberikan dapat berjalan lebih efisien serta mampu mengurangi potensi kesalahan administrasi yang dapat merugikan peserta.
Belum Ada Kepastian Penyesuaian Pensiun
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok PNS dan janda/dudanya, penyesuaian atau penetapan nilai pensiun seharusnya berlaku mulai 1 Januari 2024.
Namun, TASPEN menegaskan bahwa sampai pertengahan Desember 2025, tidak terdapat keputusan baru dari Pemerintah terkait:
1. Kenaikan pensiun pokok PNS
2. Pensiun Purnawirawan TNI
3. Pensiun Purnawirawan Polri
4. Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Pusat
5. Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan dan Kemerdekaan
6. Janda, Warakawuri, atau Duda penerima manfaat
Selain itu, TASPEN mengonfirmasi bahwa belum ada instruksi resmi dari Pemerintah mengenai pembayaran rapelan gaji pensiunan, sehingga informasi mengenai pencairan rapelan yang beredar di masyarakat dipastikan tidak benar.
Imbauan agar Waspada Informasi Tidak Resmi
TASPEN turut mengimbau masyarakat, khususnya para pensiunan dan keluarganya, agar tetap berhati-hati terhadap beragam informasi yang beredar di media sosial ataupun aplikasi percakapan.
Informasi terkait pencairan gaji pensiun, kenaikan tunjangan, maupun kebijakan lainnya hanya dapat dipastikan kebenarannya melalui kanal resmi.
Untuk memperoleh informasi yang valid dan terbaru, masyarakat dianjurkan menghubungi:
Call Center TASPEN: 1500 919, Akun media sosial resmi TASPEN, Situs resmi: www.taspen.co.id
Dengan klarifikasi ini, TASPEN berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam menerima informasi sekaligus menunggu pemberitahuan resmi dari Pemerintah apabila terdapat kebijakan baru terkait pensiun.(*)
Editor : Ichaa Melinda Putri