BLITAR – Isu seputar manfaat dana pensiun kembali ramai dibicarakan setelah beredar video YouTube yang menyebutkan bahwa hak peserta Taspen tidak hanya sebatas gaji pensiun bulanan. Dalam video tersebut, publik diajak membuka berbagai manfaat lain yang disebut sering luput diklaim, mulai dari asuransi kematian, uang duka wafat, hingga layanan digital Taspen.
Narasi dalam video itu menyoroti banyaknya keluarga pensiunan yang kehilangan potensi hak finansial hanya karena kurang informasi. Disebutkan pula bahwa manfaat Taspen mencakup perlindungan bagi pasangan sah dan anak yang terdaftar, serta kemudahan klaim melalui layanan digital. Paparan ini memicu perhatian besar, terutama di kalangan purnabakti dan keluarga mereka.
Namun, di tengah derasnya pembahasan manfaat tersebut, PT TASPEN (Persero) Cabang Kediri menegaskan perlunya kehati-hatian agar masyarakat tidak mencampuradukkan informasi manfaat kepesertaan dengan isu kenaikan pensiun yang belakangan juga marak beredar.
TASPEN Kediri Tegaskan Belum Ada Keputusan Kenaikan Pensiun
Melalui pernyataan resmi yang dirilis pada 17 November 2025, TASPEN Kediri menegaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan pemerintah terkait penetapan, penyesuaian, maupun kenaikan pensiun pokok bagi PNS, Purnawirawan TNI dan Polri, serta penerima tunjangan negara lainnya.
Penegasan ini disampaikan sebagai respons atas beredarnya informasi yang dinilai tidak akurat dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. TASPEN menekankan bahwa seluruh kebijakan pensiun sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan akan diumumkan secara resmi apabila telah ditetapkan.
Rapelan Tidak Bersifat Merata
TASPEN juga meluruskan informasi terkait rapelan gaji pensiunan. Besaran rapelan, apabila ada kebijakan resmi, sangat bergantung pada golongan, masa kerja, serta ketentuan yang berlaku. Karena itu, klaim bahwa seluruh pensiunan akan menerima nominal rapelan yang sama dipastikan tidak benar.
Hingga pertengahan Desember 2025, TASPEN memastikan belum ada instruksi resmi dari pemerintah terkait pembayaran rapelan gaji pensiunan. Dasar pembayaran pensiun saat ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok PNS dan janda atau dudanya.
Komitmen Pelayanan dan Imbauan Waspada Informasi
Dalam kesempatan yang sama, TASPEN menegaskan komitmen pelayanan berbasis prinsip 5T, yakni Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempat. Prinsip ini menjadi pedoman utama dalam menjaga akurasi dan kepercayaan peserta.
TASPEN mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa informasi melalui kanal resmi, seperti Call Center 1500 919, situs taspen.co.id, dan akun media sosial resmi. Dengan demikian, masyarakat diharapkan lebih bijak menyikapi informasi seputar manfaat Taspen maupun isu kenaikan pensiun, serta tidak mudah terpengaruh kabar yang belum dapat dipertanggungjawabkan.
Editor : Axsha Zazhika