BLITAR - Layanan elektronik ATR BPN kini semakin diperluas untuk mempercepat pelayanan pertanahan dan meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan tujuh layanan prioritas berbasis digital yang dapat diakses secara elektronik, lengkap dengan persyaratan, biaya, dan jangka waktu penyelesaian yang jelas.
Transformasi digital ini menjadi bagian dari upaya modernisasi sistem pertanahan nasional sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat, transparan, dan minim praktik pemalsuan dokumen. Layanan elektronik ATR BPN juga diharapkan mampu menekan praktik mafia tanah yang selama ini kerap memanfaatkan celah administrasi manual.
Dalam video resmi ATR/BPN, dijelaskan bahwa ketujuh layanan prioritas tersebut telah disiapkan dengan sistem elektronik terintegrasi. Seluruh proses didukung database nasional yang tersambung langsung dengan kantor pertanahan di daerah.
Pengecekan Sertifikat Tanah Elektronik
Layanan pertama adalah pengecekan sertifikat tanah secara elektronik. Melalui sistem ini, masyarakat dapat memastikan keabsahan sertifikat tanah yang dimiliki atau akan diperjualbelikan. Pengecekan dilakukan melalui basis data resmi ATR/BPN sehingga risiko sertifikat palsu atau ganda dapat diminimalkan.
Pengecekan sertifikat elektronik menjadi layanan dasar yang sangat penting, terutama dalam transaksi jual beli tanah dan proses peralihan hak.
SKPT Elektronik
Layanan kedua adalah Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik. Dokumen ini berfungsi sebagai informasi status bidang tanah, termasuk data yuridis dan fisik. Dengan sistem elektronik, SKPT dapat diproses lebih cepat dan akurat dibandingkan sistem manual sebelumnya.
SKPT elektronik kerap dibutuhkan dalam berbagai keperluan administrasi, termasuk lelang dan pembiayaan perbankan.
Hak Tanggungan Elektronik
Hak Tanggungan Elektronik menjadi layanan prioritas ketiga. Layanan ini berkaitan dengan jaminan tanah dalam transaksi kredit perbankan. Seluruh proses pendaftaran, perubahan, hingga penghapusan hak tanggungan kini dilakukan secara digital.
Dengan sistem ini, data jaminan tercatat langsung di server ATR/BPN dan dapat dipantau secara real time oleh pihak terkait.
Roya Elektronik
Layanan keempat adalah Roya elektronik, yakni penghapusan hak tanggungan setelah kredit dinyatakan lunas. Proses roya yang sebelumnya memakan waktu kini dapat dilakukan lebih cepat karena berbasis sistem elektronik.
Roya elektronik memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah bahwa sertifikatnya telah bersih dari beban jaminan.
Peralihan Hak
Peralihan hak menjadi layanan prioritas kelima dalam layanan elektronik ATR BPN. Peralihan hak mencakup jual beli, hibah, tukar menukar, hingga pewarisan. Setiap peralihan hak yang didaftarkan melalui sistem elektronik akan langsung menghasilkan sertifikat elektronik.
Hal ini memperkuat legalitas kepemilikan dan meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.
Pendaftaran Surat Keputusan
Layanan keenam adalah pendaftaran surat keputusan (SK) secara elektronik. SK yang dimaksud berkaitan dengan pemberian atau penetapan hak atas tanah oleh negara. Dengan sistem elektronik, proses pendaftaran menjadi lebih transparan dan terdokumentasi dengan baik.
Perubahan HGB atau HP Menjadi Hak Milik
Layanan prioritas ketujuh adalah perubahan Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai (HP) menjadi Hak Milik melalui mekanisme pemberian hak. Layanan ini banyak diminati masyarakat karena berkaitan langsung dengan peningkatan status kepemilikan tanah.
Melalui sistem elektronik, pemohon dapat memantau proses pengajuan secara daring, termasuk estimasi waktu penyelesaian.
Syarat, Biaya, dan Jangka Waktu Lebih Jelas
ATR/BPN menegaskan bahwa seluruh layanan elektronik ATR BPN telah memiliki standar persyaratan, biaya resmi, serta jangka waktu pelayanan. Hal ini bertujuan menghilangkan praktik pungutan liar dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Digitalisasi layanan pertanahan juga menjadi bagian dari reformasi birokrasi agar pelayanan publik semakin profesional dan akuntabel. Pemerintah berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan elektronik ini secara optimal untuk mengurus administrasi pertanahan dengan aman dan nyaman. (*)
Editor : Vicky Hernanda