BLITAR - LANTAS ATR BPN atau Layanan Prioritas menjadi inovasi terbaru Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mempercepat dan memperbaiki kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Program ini menghadirkan tujuh layanan utama yang diproses secara elektronik dengan tujuan memangkas birokrasi, meningkatkan transparansi, serta menekan potensi pemalsuan dokumen tanah.
Melalui LANTAS ATR BPN, masyarakat tidak lagi dihadapkan pada proses berbelit dan tatap muka yang berlebihan di kantor pertanahan. Seluruh layanan prioritas dirancang berbasis digital dan terintegrasi dengan sistem ATR/BPN, sehingga mudah dipantau dan memiliki kepastian waktu penyelesaian.
Dalam penjelasan resmi yang disampaikan ATR/BPN, LANTAS merupakan bentuk inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada kecepatan, kepastian hukum, dan kesetaraan layanan antara pemohon langsung maupun pemohon melalui kuasa.
Apa Itu LANTAS ATR BPN?
LANTAS merupakan singkatan dari Layanan Prioritas, sebuah skema pelayanan pertanahan yang difokuskan pada jenis layanan strategis dan berdampak langsung bagi masyarakat. Program ini dirancang untuk mempercepat proses administrasi pertanahan sekaligus meningkatkan indeks transparansi dan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.
Melalui LANTAS, ATR/BPN menegaskan tidak ada lagi perbedaan perlakuan antara pemohon perorangan maupun pemohon yang menggunakan jasa kuasa.
Tujuh Layanan Prioritas dalam LANTAS
Ada tujuh jenis layanan pertanahan yang masuk dalam program LANTAS ATR BPN. Layanan pertama adalah pengecekan sertifikat tanah secara elektronik. Layanan ini memungkinkan masyarakat memastikan keabsahan sertifikat tanpa risiko sertifikat palsu atau ganda.
Layanan kedua adalah Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik yang berisi informasi status bidang tanah. Ketiga, hak tanggungan elektronik yang berkaitan dengan jaminan kredit perbankan. Keempat, roya elektronik dan roya manual, yaitu penghapusan hak tanggungan setelah kewajiban kredit selesai.
Layanan kelima adalah peralihan hak atas tanah, mencakup jual beli, hibah, tukar menukar, hingga waris. Keenam, pendaftaran surat keputusan yang berkaitan dengan penetapan hak atas tanah. Ketujuh, perubahan hak guna bangunan (HGB) atau hak pengelolaan menjadi hak milik untuk rumah tinggal dengan luas hingga 600 meter persegi. Untuk rumah toko dan rumah kantor, luas maksimal yang dilayani adalah 120 meter persegi.
Manfaat LANTAS bagi Masyarakat
Penerapan LANTAS ATR BPN membawa sejumlah manfaat signifikan. Pertama, mengurangi tatap muka langsung sehingga menekan peluang pungutan liar. Kedua, meningkatkan transparansi proses layanan pertanahan karena seluruh tahapan dapat dipantau secara sistem.
Manfaat lainnya adalah penyederhanaan persyaratan layanan, perbaikan indeks persepsi korupsi, serta peningkatan jumlah layanan berbasis elektronik. Selain itu, proses layanan lebih mudah dimonitor melalui dashboard layanan karena tidak memerlukan kegiatan lapangan pada jenis layanan tertentu.
ATR/BPN juga menekankan bahwa LANTAS merupakan bagian dari perbaikan menyeluruh terhadap tujuh layanan pertanahan strategis yang selama ini paling banyak dibutuhkan masyarakat.
Poin Penting Inovasi LANTAS
Ada beberapa poin utama yang menjadi dasar penerapan LANTAS. Pertama, memberikan kemudahan akses pelayanan pertanahan. Kedua, memberikan kepastian penyelesaian layanan dengan waktu yang jelas. Ketiga, menjamin tidak adanya diskriminasi pelayanan antara pemohon langsung dan pemohon melalui kuasa.
Keempat, LANTAS menjadi wujud komitmen ATR/BPN dalam mendukung kemudahan berusaha atau ease of doing business di Indonesia. Kepastian administrasi pertanahan dinilai sebagai faktor penting dalam iklim investasi dan pembangunan ekonomi nasional.
Syarat dan Ketentuan Tetap Berlaku
Meski dipercepat, ATR/BPN menegaskan bahwa setiap layanan dalam LANTAS ATR BPN tetap memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi pemohon. Masyarakat diimbau untuk selalu memastikan kelengkapan dokumen agar proses layanan dapat berjalan lancar.
Dengan hadirnya LANTAS, pemerintah berharap pelayanan pertanahan menjadi lebih modern, transparan, dan berpihak pada masyarakat. Program ini sekaligus menjadi langkah konkret ATR/BPN dalam mempersempit ruang praktik pemalsuan dokumen dan mafia tanah di Indonesia. (*)
Editor : Vicky Hernanda