BLITAR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi Nasional Reforma Agraria 2025 dengan tema Penguatan Kelembagaan Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria. Kegiatan ini berlangsung di Aula Prona Kementerian ATR/BPN dan dihadiri pejabat kementerian, pemerintah daerah, akademisi, serta peserta yang mengikuti secara daring.
Rakornas Reforma Agraria 2025 bertujuan memperkuat kebijakan melalui revisi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria. Selain itu, rapat ini juga membahas penanganan konflik agraria, termasuk tanah aset negara dan aset BUMN atau BUMD yang telah dikuasai masyarakat.
Ketua panitia menyampaikan kegiatan ini diikuti sekitar 150 peserta dari berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam tim percepatan reforma agraria nasional. Fokus pembahasan meliputi penguatan kelembagaan pelaksana reforma agraria, penetapan tanah objek reforma agraria, serta harmonisasi kebijakan lintas sektor.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN secara resmi membuka Rakornas Reforma Agraria 2025 dan menegaskan pentingnya koordinasi yang baik dalam menyelesaikan persoalan agraria di lapangan. (*)
Editor : Vicky Hernanda