BLITAR KAWENTAR-Harapan akan dana tambahan sering kali menjadi sandaran para pensiunan ASN, purnawirawan TNI, dan purnawirawan Polri dalam menjalani masa purna tugas. Masa yang seharusnya diisi dengan ketenangan justru kerap berubah menjadi periode penuh kegelisahan, bukan karena kurang bersyukur, melainkan akibat derasnya informasi simpang siur mengenai pencairan dana pensiun.
Fenomena ini kembali menguat seiring maraknya video dan pesan berantai di media sosial yang menyebutkan adanya dana tambahan pensiun yang “segera cair”. Informasi tersebut kerap dibungkus dengan narasi meyakinkan, menggunakan istilah seperti “sudah disetujui pusat” atau “resmi dari pemerintah”, lengkap dengan latar gedung pemerintahan dan tabel angka yang tampak meyakinkan.
Bagi sebagian pensiunan, kabar semacam ini memicu harapan besar. Ada yang terbangun lebih pagi demi mengecek saldo ATM, ada pula yang mulai menyusun rencana sederhana—membeli kebutuhan dapur, membayar kewajiban kecil, hingga menepati janji kepada cucu. Namun saat saldo tak berubah, rasa sesak pun muncul. Bukan semata karena uang belum ada, melainkan karena harapan yang telah terlanjur dibangun runtuh seketika.
Kondisi inilah yang menjadi celah bagi hoaks keuangan untuk berkembang. Pensiunan kerap menjadi sasaran bukan karena kurang cermat, melainkan karena memiliki dua hal sekaligus: kebutuhan yang nyata dan tingkat kepercayaan yang tinggi. Informasi yang menyentuh rasa keadilan—bahwa tambahan kesejahteraan setelah puluhan tahun mengabdi adalah hal wajar—lebih mudah diterima tanpa verifikasi mendalam.
Ironisnya, hoaks dana pensiun sering kali menyebar bukan dengan niat menipu. Banyak pesan berantai dibagikan oleh teman lama, rekan seperjuangan, atau keluarga dengan maksud baik, ingin berbagi kabar menggembirakan. Padahal, justru dari sinilah kegelisahan kolektif bermula. Rencana keuangan disusun berdasarkan informasi yang belum tentu benar. Ada yang terpaksa berutang lebih dulu, ada pula yang mengorbankan tabungan kecil demi menutup kebutuhan sementara.
Dampaknya tidak berhenti pada aspek finansial. Kekecewaan berkepanjangan dapat memicu stres, gangguan tidur, tekanan darah meningkat, hingga konflik kecil dalam keluarga. Hoaks keuangan di usia senja bukan sekadar kesalahan informasi, tetapi berpotensi mencuri ketenangan batin dan kesehatan fisik.
Penting untuk dipahami bahwa sistem keuangan negara tidak berjalan berdasarkan kabar angin atau viralitas media sosial. Setiap kebijakan terkait dana pensiun harus memiliki dasar hukum yang jelas, tertulis, disahkan, dan diumumkan secara resmi. Tanpa itu, tidak satu rupiah pun dapat dicairkan. Lembaga penyalur dana pun tidak memiliki kewenangan menentukan jumlah atau waktu pencairan tanpa instruksi resmi.
Jika sebuah kebijakan benar-benar ada, pengumumannya tidak akan tersembunyi. Informasi tersebut akan disampaikan melalui saluran resmi pemerintah, media nasional, serta dokumen publik yang dapat diakses masyarakat. Selain itu, sistem pensiun tidak pernah menggunakan pendekatan seragam. Perhitungan selalu didasarkan pada golongan, masa kerja, dan status keluarga. Janji nominal yang sama untuk semua justru menjadi tanda kuat bahwa informasi tersebut patut diragukan.
Di tengah derasnya arus informasi digital, menjaga kesehatan mental menjadi sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Salah satu langkah sederhana adalah membatasi konsumsi informasi yang memicu kecemasan. Tidak semua video perlu dipercaya, dan tidak semua kabar perlu ditanggapi. Fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali, seperti memastikan data administrasi selalu diperbarui dan rekening tetap aktif sesuai ketentuan.
Masa pensiun seharusnya menjadi masa keemasan. Waktu untuk menikmati hidup dengan lebih tenang, memperdalam ibadah, berkebun, membaca, atau berkumpul bersama keluarga. Jika suatu kebijakan memang ada, negara akan menyampaikannya secara terbuka dan terhormat. Hingga saat itu tiba, kewaspadaan terhadap hoaks dana pensiun adalah bentuk kebijaksanaan yang melindungi diri sendiri dan orang-orang tercinta.
Editor : Ichaa Melinda Putri