BLITAR - Pemerintah kembali mengingatkan seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar lebih berhati-hati dalam menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Pasalnya, pada 2026 penyaluran bantuan sosial akan diawasi lebih ketat. Kesalahan kecil dalam penggunaan kartu KKS bisa berakibat fatal, mulai dari bansos ditangguhkan hingga dihapus dari daftar kepesertaan.
Peringatan ini berlaku bagi seluruh pemegang KKS dari bank penyalur, yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, hingga BSI. Informasi ini menjadi krusial di tengah penantian pencairan BPNT tahap 4 susulan yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda cair.
Seiring dengan diperketatnya sistem penyaluran bansos 2026, pemerintah juga melibatkan PPATK dalam pengawasan transaksi rekening KKS. Tujuannya memastikan bantuan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan tidak disalahgunakan.
Pengawasan KKS Semakin Ketat di 2026
Kementerian Sosial menegaskan bahwa rekening KKS bukan rekening biasa. Setiap transaksi yang masuk dan keluar akan terbaca sistem. Oleh karena itu, KPM diminta mematuhi aturan agar status kepesertaan tetap aman dan tidak terdeteksi sebagai penerima yang tidak layak.
Terdapat sedikitnya empat larangan utama yang wajib dipatuhi pemegang KKS agar bansos tetap berlanjut di 2026.
1. KKS Dilarang untuk Transaksi Belanja
Larangan pertama, jangan pernah menggunakan kartu KKS untuk transaksi selain penarikan uang bansos. KKS tidak boleh digunakan untuk belanja, gesek di EDC, maupun transaksi lain seperti kartu ATM reguler.
Jika sistem mendeteksi transaksi tidak sesuai, rekening KKS bisa ditandai sebagai penyalahgunaan. Dengan keterlibatan PPATK, transaksi semacam ini kini lebih mudah terpantau dan berisiko membuat bansos dihentikan.
2. KKS Tidak Boleh Dijadikan Rekening Tabungan
Kesalahan yang sering dilakukan KPM adalah menjadikan KKS sebagai tempat menabung. Padahal, uang bansos yang mengendap di KKS bisa dianggap tidak dimanfaatkan.
Dalam sistem, saldo yang tidak ditarik akan terbaca sebagai dana menganggur. Akibatnya, bansos berpotensi ditarik kembali ke kas negara. Pemerintah mengimbau agar saldo bansos segera ditarik 100 persen setelah masuk dan tidak disisakan di rekening KKS.
3. Hindari Terima Transfer Nominal Besar
Larangan ketiga yang tak kalah penting adalah tidak menggunakan rekening KKS untuk menerima transfer uang dalam jumlah besar dari pihak mana pun.
Transaksi masuk bernominal besar bisa membuat sistem menilai KPM sebagai keluarga mampu. Di lapangan, sudah terjadi kasus penerima bansos yang bantuannya dihentikan karena rekening KKS digunakan untuk menerima kiriman dana rutin, termasuk dari luar negeri. Akibatnya, status ekonomi KPM naik ke desil atas dan otomatis tereksklusi dari bansos.
4. Jangan Pinjamkan NIK dan KTP
Larangan terakhir yang paling krusial adalah tidak meminjamkan NIK, KK, atau KTP kepada orang lain. Penyalahgunaan data pribadi bisa berdampak serius.
Pada 2025, banyak kasus KPM terseret masalah karena datanya digunakan pihak lain untuk aktivitas ilegal, termasuk judi online. Meski tidak dilakukan langsung oleh KPM, sistem tetap membaca data tersebut sebagai milik penerima bansos, sehingga status kepesertaan terancam dicoret.
BPNT Tahap 4 Susulan Masih Belum Cair
Selain himbauan penggunaan KKS, perkembangan BPNT tahap 4 susulan juga menjadi perhatian. Berdasarkan pengecekan per 22 Januari 2026, saldo pada kartu KKS lama di Bank Mandiri, BRI, dan BNI masih kosong.
Artinya, hingga saat ini belum ada hilal pencairan BPNT tahap 4 susulan. KPM yang sudah memiliki mobile banking cukup memantau melalui ponsel masing-masing, sementara yang belum diimbau tidak perlu bolak-balik ke ATM.
KPM Diminta Tetap Waspada dan Patuh Aturan
Dengan sistem penyaluran yang semakin ketat di 2026, KPM diminta lebih disiplin dalam mematuhi aturan penggunaan KKS. Kesalahan sepele bisa berujung pada penghentian bantuan sosial.
Pemerintah menegaskan bahwa bansos hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan menggunakan bantuan sesuai ketentuan. Kepatuhan KPM menjadi kunci agar bansos tetap berlanjut dan tepat sasaran.
Editor : Axsha Zazhika